Penjabat Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Terjaring OTT KPK, Ini Profil dan Harta Kekayaannya

PEKANBARU – Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menjadi sorotan setelah tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau, pada Senin (2/12/2024). KPK mengonfirmasi penangkapan tersebut, namun hingga kini masih belum mengungkapkan secara rinci identitas lengkap atau pihak-pihak yang turut terjaring dalam operasi itu.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengonfirmasi bahwa lembaganya telah melakukan tangkap tangan terhadap seorang penyelenggara negara di Pekanbaru, namun tidak menyebutkan lebih lanjut tentang siapa saja yang terlibat. “Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami update dan sampaikan kepada masyarakat,” ujar Ghufron.

Dalam pembaruan informasi terkini, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan bahwa salah satu yang terjaring dalam OTT tersebut adalah Risnandar Mahiwa, Penjabat Wali Kota Pekanbaru. “Iya benar, penangkapan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru,” kata Johanis Tanak, Senin malam.

Risnandar Mahiwa, yang saat ini menjabat sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru, dilantik oleh Penjabat Gubernur Riau, SF Hariyanto, pada 22 Mei 2024. Sebelum menjabat sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar memiliki karier panjang di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia memulai karier birokratiknya sebagai Lurah Soho di Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahun 2009. Setelah itu, ia beralih ke posisi Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesbang dan Politik Kemendagri.

Risnandar pun terus meniti karier di Kemendagri, menduduki berbagai posisi penting, antara lain sebagai Kabag Umum Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sejak 2018, serta Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sejak 2021.

Dalam hal kekayaan, Risnandar Mahiwa tercatat melaporkan hartanya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data LHKPN terbaru, Risnandar memiliki sejumlah aset berupa tanah, bangunan, dan kendaraan yang total nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Harta kekayaan yang dilaporkan mencakup tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah serta kendaraan roda empat yang dimilikinya. Meskipun demikian, jumlah pasti dari harta kekayaannya tidak diungkapkan secara rinci, namun angka tersebut menunjukkan tingkat kepemilikan yang cukup signifikan untuk seorang pejabat negara.

Pencapaian karier Risnandar dan posisinya sebagai pejabat publik tentunya menambah sorotan atas harta kekayaan yang dimilikinya. Kini, setelah terjerat dalam OTT KPK, keberlanjutan karier dan status harta kekayaan tersebut akan menjadi bagian dari pengawasan dan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Sementara itu, KPK yang terus mengintensifkan operasi penindakan terhadap penyelenggara negara yang terlibat praktik korupsi berharap langkah ini dapat menjadi sinyal bagi pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penyelidikan ini dengan transparansi penuh kepada masyarakat.

(JOHANSIRAIT)