JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, atau yang akrab disapa Noel, menyatakan pengakuan kesalahan dan kesiapan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya saat menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan tersebut disampaikan Noel di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/9).
"Saya mengakui kesalahan saya dan saya siap mempertanggungjawabkan kesalahan saya," ujarnya secara tegas.
Lebih lanjut, Noel juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengajukan praperadilan terkait penetapan tersangka dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
"Tidak, saya tidak akan mengajukan praperadilan," tambahnya singkat.
Kasus ini mengungkap dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang diduga telah berlangsung sejak tahun 2019.
Dalam praktiknya, biaya pengurusan yang seharusnya sekitar Rp275 ribu, diduga dinaikkan secara tidak wajar hingga mencapai Rp6 juta.
Selisih biaya tersebut diduga mengalir ke sejumlah pihak yang terlibat dalam jaringan pemerasan.
Menurut keterangan KPK, total dana yang terkumpul dari praktik tersebut mencapai sekitar Rp81 miliar, yang kemudian dibagi-bagikan kepada para pihak terkait.
Selain Noel, beberapa nama lain juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, antara lain:
- Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025)
- Gerry Aditya Herwanto Putra, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022-sekarang)
- Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 (2020-2025)
- Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020-sekarang)
- Fahrurozi, Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025-sekarang)
- Hery Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan (2021-Februari 2025)
- Sekarsari Kartika Putri, Subkoordinator
- Supriadi, Koordinator
- Temurila, pihak PT KEM Indonesia
- Miki Mahfud, pihak PT KEM Indonesia
Dalam perkara ini, Noel juga diduga menerima fasilitas berupa satu unit motor Ducati sebagai bagian dari dugaan suap.
KPK terus melanjutkan proses penyidikan dan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara transparan dan profesional.*
(d/a008)
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Sar
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan bersama Polres Padangsidimpuan dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tapanuli
Pemerintahan
KAMPUNG TENGAH Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah tengah menelusuri laporan dugaan pemerasan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Nega
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2
Politik
PARAPAT Pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, kali ini menyor
Nasional
TAKENGON Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bener Meriah resmi melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda)
Politik
OlehRachmat Jayadikarta SE,.adsenseKELANGKAAN Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan sejumlah provinsi lain d
Opini
JAKARTA Hasil undian cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 resmi diumumkan dan langsung menyita perhatian publik. adsenseTim
Olahraga
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat capaian signifikan dalam upaya pembera
Hukum dan Kriminal
MEDAN Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar, menerima permintaan maaf dari Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan terkait insiden
Hukum dan Kriminal
