JAKARTA — Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Nurcahyo Jungkung Madyo, memaparkan secara rinci peran mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim (NAM) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan tahun anggaran 2019–2022.
Dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Kamis (4/9/2025), Nurcahyo mengungkap bahwa Nadiem diduga secara aktif mengarahkan proyek pengadaan agar menguntungkan satu produk tertentu, yakni Chromebook milik Google, dengan cara menerbitkan regulasi yang "mengunci" spesifikasi perangkat lunak.
"Pada bulan Februari 2021, NAM telah menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021, yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS," ujar Nurcahyo.
Baca Juga:
Menurut penyidik, langkah ini tidak berdiri sendiri. Dugaan pelanggaran bermula sejak Februari 2020, saat Nadiem selaku Menteri melakukan serangkaian pertemuan dengan perwakilan Google Indonesia untuk membahas program digitalisasi pendidikan menggunakan Google for Education, yang berbasis Chromebook.
"Dalam beberapa kali pertemuan itu, telah disepakati bahwa proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan menggunakan Chrome OS dan Chrome Device Management (CDM) milik Google," jelasnya.
Baca Juga:
Kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dengan rapat tertutup via Zoom Meeting pada 6 Mei 2020, yang dihadiri oleh sejumlah pejabat internal Kemendikbudristek, termasuk Dirjen PAUD Dikdasmen, Kepala Badan Litbang, serta dua staf khusus menteri.
Penyidik menilai, proses penyusunan kebijakan dilakukan dengan mengarah pada satu merek tertentu.
Tim internal Kemendikbudristek, termasuk Direktur SD (SW) dan Direktur SMP (MUL), kemudian membuat petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dengan spesifikasi yang secara eksplisit menyebut Chrome OS sebagai sistem operasi wajib.
"Tim teknis kemudian menyusun kajian teknis yang digunakan sebagai acuan spesifikasi. Kajian itu kembali menegaskan keharusan menggunakan Chrome OS," kata Nurcahyo.
Padahal, kata dia, Menteri sebelumnya, Muhadjir Effendy (MP), diketahui tidak pernah menanggapi surat resmi dari Google yang mengajukan partisipasi dalam pengadaan laptop di Kemendikbud.
Hal itu lantaran uji coba Chromebook pada tahun 2019 dinilai gagal dan tidak cocok untuk sekolah di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
Keputusan Nadiem menerbitkan Permendikbud No. 5 Tahun 2021 menjadi titik krusial.
JAKARTA Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa Kementerian BUMN akan mematuhi dan mendalami isi putusan M
Politik
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menghentikan gaji, tunjangan,
Politik
JAKARTA Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menegaskan bahwa revisi anggaran tunjangan bagi anggota dan pimpinan DPRD DKI akan di
Politik
DENPASAR Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan pentingnya menjaga akar budaya dan adat istiadat di tengah derasnya arus
Seni dan Budaya
JAKARTA Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara resmi menetapkan 60 orang sebagai tersangka dalam kasus penyerangan terhadap Markas Kepolis
Hukum dan Kriminal
MEDAN (BITV) Apple dilaporkan tengah bersiap meluncurkan versi terbaru dari asisten virtualnya, Siri, dengan peningkatan signifikan yang
Sains & Teknologi
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim resmi ditetapkan sebagai ters
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan layanan Google Cloud di Kementer
Hukum dan Kriminal
MEDAN Ruang kerja di Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Sumatera Utara dilapork
Peristiwa
JAKARTA Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Nurcahyo Jungkung Madyo, me
Hukum dan Kriminal