Kepsek SD IT Darul Hasan Tahan Ijazah Siswi, LIRa Tabagsel Akan Gelar Aksi Desak Evaluasi Izin Yayasan

PADANG SIDIMPUAN, SUMUT – Dunia pendidikan di Kota Padang Sidimpuan kembali tercoreng akibat dugaan pelanggaran hak siswa oleh salah satu lembaga pendidikan berbasis Islam. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Darul Hasan, berinisial RS, disinyalir telah menahan ijazah dan bahkan fotokopinya milik seorang siswi, dengan alasan adanya tunggakan biaya pendidikan.

Kasus ini mencuat setelah Marahalim Harahap, orang tua dari Tionur Marito Harahap, yang kini duduk di bangku kelas VIII MTSN 1 Padang Sidimpuan, menyampaikan bahwa putrinya belum bisa menyerahkan dokumen ijazah SD karena belum diberikan pihak sekolah.

"Kami memang masih ada tunggakan, tapi yang disayangkan, sekolah yang berbasis agama tidak memiliki toleransi. Bahkan fotokopi ijazah pun tidak bisa kami dapatkan," kata Marahalim, Rabu (10/9/2025).

Pihak SD IT Darul Hasan melalui kepala sekolah RS saat dikonfirmasi justru menegaskan bahwa itu merupakan "prosedur sekolah".

"Itu peraturan di sekolah ini. Kalau mau ambil ijazah atau fotokopinya, ya harus dicicil dulu tunggakannya," ujar RS.

Pernyataan ini menuai respons keras dari berbagai pihak. Erwin, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Padang Sidimpuan, menyatakan baru mengetahui persoalan tersebut.

"Saya baru menerima laporan ini. Akan saya coba jembatani dengan pihak sekolah," ucap Erwin.

Diduga Langgar Aturan Kementerian

Tindakan penahanan ijazah ini dinilai bertentangan dengan sejumlah regulasi, termasuk:

Permendikbud No. 14 Tahun 2017

Permendikbud No. 58 Tahun 2024

Peraturan Sekjen Kemendikbudristek No. 1 Tahun 2022, Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan:

"Satuan pendidikan tidak diperkenankan menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun."

LIRa Tabagsel Akan Gelar Unjuk Rasa

Menanggapi kasus ini, Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) Tabagsel menyatakan akan melakukan aksi unjuk rasa dan menyurati Dinas Pendidikan Kota Padang Sidimpuan.

"Kami akan desak Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi izin operasional Yayasan Darul Hasan dan mencopot Kepala Sekolah SD IT tersebut," tegas M. Harahap, Sekjend DPD LIRa Tabagsel.

LIRa menyebut, kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan karena menyangkut hak dasar anak untuk mengakses pendidikan secara adil dan tanpa diskriminasi.*