Kejati Sumut Mulai Usut Dugaan Korupsi KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I, Masuk Tahap Pulbaket
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI — Sidang kasus narkotika dengan terdakwa Andre Yusnijar dan Ardiansyah Saragih alias Lombek kembali memanas dengan adanya bantahan tegas dari kedua terdakwa terhadap kesaksian aparat kepolisian.
Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Rabu (10/9), Andre secara langsung membantah pernyataan dua personel Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Utara, Toga M. Parhusip dan Gunarto Sinaga, yang mengaku menangkapnya pada 3 Maret 2025 lalu.
"Mereka bohong, Yang Mulia. Yang menangkap saya itu Panit Victor Topan Ginting," tegas Andre di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Erita Harefa.
Selain itu, Andre juga menolak keterangan polisi terkait jumlah barang bukti sabu-sabu yang disita.
Menurutnya, barang bukti yang diamankan sebanyak tujuh bungkus dengan berat total 70 gram, bukan enam bungkus dengan berat 60 gram seperti yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan.
"Sepuluh gram hilang. Kemana yang sepuluh gram itu?" ujarnya.
Dalam pembelaannya, Andre juga membantah alur distribusi narkoba yang disampaikan polisi.
Polisi menyebut barang haram tersebut didapat Andre dari Lombek melalui perantara Frend-Amri alias Nunung.
Namun Andre mengaku hanya menerima perintah mengambil sabu-sabu dari seseorang bernama Ismail, yang kemudian langsung ditangkap saat hendak mengantar barang tersebut.
"Saya tidak mengenal Lombek. Ismail yang kemudian disebut polisi sebagai informan," jelas Andre.
Sementara itu, Lombek mengakui bahwa ia mendapatkan sabu-sabu dari Frend yang terhubung dengan Amri alias Nunung, namun menegaskan tidak mengenal Amri secara langsung.
"Ismail yang meminta saya meletakkan 100 gram sabu-sabu di tepi jalan. Barang itu dari Frend," ujar Lombek.
Dalam kesaksiannya, Toga M. Parhusip tetap bersikukuh bahwa Andre melakukan transaksi barang haram tersebut.
Ia menyebut pihaknya menyita 60 gram sabu-sabu dan sebuah telepon genggam milik Lombek yang berisi bukti percakapan transaksi.
"Andre dapat barang dari Lombek, Lombek dari Frend, dan Frend dari Amri alias Nunung. Harga disepakati Rp400 ribu per gram, dengan upah Rp50 ribu per gram untuk Andre dan Lombek," ujar Toga.
Kuasa hukum terdakwa, Asra Maholi Lingga, mempertanyakan keberadaan sosok Ismail yang disebut sebagai informan oleh polisi dan mengkritisi adanya perbedaan jumlah barang bukti.
"Ada dugaan kuat sabu-sabu yang hilang itu digunakan untuk menjerat terdakwa lain, Rahmadi," ujar Asra.
Ketika ditanya soal prosedur pemeriksaan, kedua polisi menyatakan bahwa penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan.
Namun, dalam kesaksian terdakwa Rahmadi, Andre dan Lombek mengaku mengalami penyiksaan seperti mata dilakban dan penganiayaan oleh petugas saat penangkapan.
Sidang ditutup dengan penetapan agenda lanjutan pada Rabu, 17 September 2025.
Di luar persidangan, Asra menegaskan bahwa permasalahan ini bukan sekadar soal angka.
"Kejanggalan barang bukti harus diluruskan demi tegaknya keadilan. Klien kami tidak menampik perbuatannya, tapi proses hukum harus jujur dan adil," pungkasnya.*
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL