MEDAN - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dinilai sudah patut menetapkan tersangka kasus korupsi pengolahan tanah perkebunan oleh Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP-USU) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara (Sumut).
Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran Ratama Saragih mengatakan itu, Kamis (11/9/2025), menaggapi lambannya kinerja Kejagung dalam memproses kasus dimaksud.
"Sebenarnya Kejagung sudah bisa menetapkan siapa oknum yang paling bertanggungjawab atas kasus pengelolaan tanah perkebunan milik USU dengan minimal dua bukti permulaan yakni petunjuk dan keterangan saksi," ujar pemegang sertifikat PKPA Peradi USI ini.
Bukti permulaan berupa petunjuk, bisa didapat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset pada USU, Entitas Anak, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2022 s.d 2023 nomor.17/LHP/XIX/12/2023, tanggal 29 Desember 2023.
BPK dalam hal ini Auditor Utama Keuangan Negara VI Jakarta, menguraikan jelas runut peristiwa. Kejadian KP-USU bisa memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) hingga kemudian KP-USU nota bene PT-USU, mengagunkannya ke bank tanpa tujuan dan kontribusi ke negara yang tak jelas. Bahkan diduga dimanipulasi oleh pemegang kekuasaan di USU.
Selanjutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai Peta Bidang Tanah nomor.0332-02-18-2012 seluas 5.607,74 Ha, menerbitkan lima sertifikat HGU.
Kelima HGU itu adalah sertifikat HGU Nomor 12/KEM-ATR/BPN/II/2019, tanggal 20/2/2019 seluas 1.583.8200 Ha.
Sertifikat HGU Nomor.12/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2019, tanggal 20/2/2019 seluas 2.958.8700 Ha.
Sertifikat HGU Nomor.12/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2019, tanggal 20/2/2019 seluas 75.5200 Ha.
Sertifikat HGU Nomor.12/KEM-ATR/BPN/II/2019, tanggal 20/2/2019 seluas 5.900 Ha.
Dan sertifikat HGU Nomor.12/KEM-ATR/BPN/II/2019, tanggal 20/2/2019 seluas 933,7800 Ha.
Sebelumnya, KP-USU mewujudkan kerjasama operasional (KSO) dengan PT AAL berdasarkan surat Nomor 29/KP-USU/IX2011, tanggal 29 September 2011 dengan komitmen bahwa kedua belah pihak sepakat membentuk perusahaan patungan yang berstatus badan hukum (Perseroan Terbatas/PT) dengan nama PT USU dengan komposisi saham 15% porsi saham KP-USU sejumlah Rp 50.920.954.634,00 dan saham PT AAL sebesar 85% sejumlah Rp.288.552.076.260,00 dalam jangka waktu 75 tahun dan bisa diperpanjang.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah hadir dalam mencari solusi atas persoalan utang proyek kereta cepat JakartaBa
Pemerintahan
JAKARTA Respiratory Syncytial Virus (RSV) merupakan virus umum yang menginfeksi saluran pernapasan dan sering menimbulkan gejala batuk s
Kesehatan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid, beserta sembilan orang lainnya dalam operasi tangkap ta
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menemui massa aksi unjuk rasa buruh di depan Kantor Gubernur Sumut,
Pemerintahan
SUMATERA UTARA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) Sumut dan Asosiasi Pe
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memberikan dukungan penuh terhadap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai program
Pemerintahan
Harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita kembali mencuat sebagai polemik di Kabupaten Batu Bara.
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus mendukung pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu
Pemerintahan
SIBOLGA Jajaran Polres Sibolga berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan seorang mahasiswa, Arjuna Ta
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Memperingati Hari Keuangan Nasional, siswa Taman KanakKanak (TK) Kartika 149 Padangsidimpuan melakukan kunjungan edukat
Pendidikan