AJI Medan Kecam Pengusiran Jurnalis oleh Anggota DPRD Sumut saat Meliput RDP

Mendesak pimpinan DPRD Sumut untuk menegur anggotanya dan mengedukasi seluruh anggota dewan mengenai pentingnya menghargai kerja jurnalis sebagai bagian dari kontrol publik.

Mengingatkan para jurnalis untuk terus memegang teguh Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers sebagai landasan dalam menjalankan tugas peliputan.

"Jika wakil rakyat justru menghalangi kerja jurnalistik, maka mereka jelas tidak memahami prinsip demokrasi dan transparansi publik. Pengusiran jurnalis adalah tindakan antidemokrasi yang harus dikritik dan tidak boleh terulang kembali," tambah Tonggo.

AJI Medan mencatat, selama tahun 2024, terdapat 27 kasus kekerasan dan penghalangan kerja jurnalistik di wilayah Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan tren mengkhawatirkan terhadap kebebasan pers dan perlindungan kerja jurnalis.

AJI Medan menekankan bahwa setiap upaya penghalangan terhadap kerja jurnalis merupakan bentuk pencabutan hak publik atas informasi dan tidak boleh ditoleransi.*

H. Musa Rajeksha Terima Penghargaan Anugerah Sahabat Pers 2024, Apresiasi SPS Sumut sebagai Pilar Kebebasan Pers