Dr. Taqwaddin Dorong MAA Inisiasi Qanun Pidana Adat Sesuai KUHP Nasional 2026

BIREUEN – Majelis Adat Aceh (MAA) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Peradilan Adat Gampong di Aula SKB Dinas Pendidikan Bireuen, Selasa (16/9/2026).

Dalam forum tersebut, akademisi dan Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Aceh, Dr. H. Taqwaddin, menyarankan agar MAA segera menginisiasi Qanun Pidana Adat Aceh yang selaras dengan KUHP Nasional 2026.

Dalam paparannya, Dr. Taqwaddin menekankan bahwa KUHP Nasional yang baru akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026, dan di dalamnya secara eksplisit mengakui hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum pidana adat.

Baca Juga:

• Cemburu Buta, Pria di Ciracas Tega Habisi Nyawa Kekasih Sendiri

"Jika kita cermati Pasal 2, 12, 66, dan 597 KUHP Nasional 2026, jelas terlihat adanya pengakuan terhadap hukum pidana adat. Ini peluang besar bagi Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam sistem hukum adat untuk mengambil langkah strategis," ujar Dr. Taqwaddin.

Ia menyarankan Majelis Adat Aceh (MAA) mengambil inisiatif mengusulkan pembentukan Qanun Pidana Adat melalui Pemerintah Aceh dan DPRA, sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan sistem hukum nasional.

"Langkah ini penting dimulai dari sekarang agar ketika KUHP baru diberlakukan, Aceh telah memiliki payung hukum tersendiri yang mengatur pidana adat secara tertulis. Misalnya, larangan melaut bagi nelayan pada hari Jumat, hal ini perlu diatur mekanisme dan sanksinya dalam qanun," tambah Taqwaddin, yang juga merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK).

Selain soal legislasi adat, Dr. Taqwaddin juga menyoroti minimnya pemahaman para pemangku adat seperti Keuchik dan Imum Mukim terhadap sistem peradilan adat.

Ia menyarankan agar MAA menyelenggarakan pelatihan Peradilan Adat Gampong bagi para pemimpin adat di seluruh Aceh, mencakup: Imum Mukim, Imum Seumeujid, Sekretaris Mukim, Keuchik, Tuha Peut, hingga Imum Meunasah.

Cemburu Buta, Pria di Ciracas Tega Habisi Nyawa Kekasih Sendiri

Perkuat Pengawasan Dana Desa, Kajati Kepri Kunjungi Cabjari Moro dan Sosialisasikan Pendampingan Hukum

Hak Anak Yatim Jadi Fokus! BMA dan UNICEF Gelar Workshop Perwalian di Banda Aceh

Minta Uang Parkir Bulanan dan Ancam Warga, Petugas Parkir di Medan Kini Diseret ke Pengadilan

Eks Kasatpol PP Bengkalis Ditahan, Diduga Selewengkan Dana Rp1,4 Miliar

Terkuak! Motif Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN Libatkan Oknum TNI dan Pengusaha Edtech