JAKARTA -Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, yang saat ini sedang menghadapi kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), telah mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Surat tersebut berisi permohonan untuk menghentikan proses penyidikan terhadap dirinya, dengan alasan tidak adanya bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus tersebut.
Melalui kuasa hukumnya, Ian Iskandar, Firli meminta agar Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dikeluarkan. Ian menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat 2, jika tidak ditemukan bukti yang memadai, penyidik wajib untuk menghentikan perkara tersebut. Menurutnya, pemeriksaan terhadap 123 saksi dan 11 ahli yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya tidak menghasilkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dakwaan terhadap kliennya.
Selain surat kepada Kapolri dan Kompolnas, tim kuasa hukum juga berencana untuk menyurati Komisi III DPR RI, mengingat belum ada kejelasan dalam perkembangan kasus tersebut. Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023 terkait kasus dugaan pemerasan, namun hingga kini masih mempertanyakan kualitas bukti yang diajukan oleh penyidik.
Baca Juga:
Kasus ini, yang mencuat seiring dengan dugaan pemerasan yang melibatkan Firli, terus menjadi sorotan publik, dengan pihak terkait berusaha memastikan transparansi dan kejelasan dalam proses hukum yang tengah berlangsung.
(N/014)
Baca Juga:
MEDAN Suasana khidmat dan penuh penghayatan menyelimuti Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan pada Kamis (3/7/2025) malam. Lantunan ayatayat
Pemerintahan
MEDAN Dalam upaya mempererat kebhinekaan dan memperkuat semangat persatuan di Sumatera Utara, Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Resort Medan
Komunitas
JAKARTA Analis politik dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung, menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke79 untuk Kepolisian R
Nasional
JAKARTA Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya surat edaran yang mengatasnamakan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), beri
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Direktur PT Dalihan Natolu Grup (DNG), Akhirun Piliang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka kemungkinan pengenaan tarif bea masuk terhadap impor komoditas singkong dan tapioka. Lan
Ekonomi
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo membantah keras kabar bahwa dirinya mangkir dari pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait l
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi kembali mencuat dalam sidang lanjutan kasus judi o
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandai Sumatera Utara sebagai wilayah rawan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Berdasa
Hukum dan Kriminal
DELI SERDANG Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai kecamatan di Kabupaten Deli Serdang memadati halaman kantor
Nasional