Saurip Kadi: Negara Harus Kembali pada Etika dan Keberpihakan kepada Rakyat

Ia mengungkap, pada masa itu, untuk menjadi anggota TNI, Polri, PNS, bahkan pegawai swasta, seseorang harus memiliki latar belakang keluarga yang dianggap "bersih lingkungan."

"Artinya ada stigma dari penguasa terhadap rakyatnya sendiri. Rakyatnya sendiri kok dimusuhi? Dampaknya lebih dari 100 juta rakyat kini hidup miskin. Itu bukan karena malas, tapi karena output dari kebijakan masa lampau," ungkapnya.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, Saurip mendorong langkah radikal melalui pengesahan UU Perampasan Aset yang di dalamnya wajib menyertakan mekanisme pembuktian terbalik.

"Kalau mau serius perang melawan korupsi, gampang. Terapkan pembuktian terbalik. Tapi harus jelas, jangan sampai pemerintah bersekongkol dengan pemilik aset di luar negeri. Perampasan tanpa putusan pengadilan itu berbahaya," tegasnya.

Ia menekankan bahwa jika tidak hati-hati, UU ini justru bisa menjadi alat pemerasan baru oleh oknum penguasa.

Menurut Saurip, kemerdekaan Indonesia bukan hasil perebutan kekuasaan, melainkan hasil dari kontrak sosial antara rakyat dan negara, sebagaimana dikemukakan oleh John Locke dan Thomas Hobbes.

"Kalau kemerdekaan dianggap hasil rebutan, maka yang punya negara adalah penguasa. Rakyat hanya penumpang. Itu tidak boleh," ujarnya.

Ia menyerukan agar birokrasi dibenahi total, termasuk mengubah mentalitas aparatur negara yang selama ini justru bertindak seperti majikan, bukan pelayan rakyat.

Usai RI dan Nepal, Kini Filipina dan Peru Memanas! Bendera One Piece Berkibar

Ketua PN Banda Aceh Lantik Tiga Pejabat Kesekretariatan Baru, Dorong Pelayanan Publik Berkualitas

Diduga Jadi Korban Rekayasa Kasus Narkoba, Keluarga Rahmadi Minta Kapolri Turun Tangan

Kapolri Bentuk Tim Reformasi Internal Polri, Komjen Chryshnanda Ditunjuk Sebagai Ketua

Anggota TNI Minta Maaf Usai Aniaya Pengemudi Ojol di Pontianak, Proses Hukum Tetap Berjalan

Pesan Ketua Umum Kombatan di HUT ke-8: Hukum Bersih, Korupsi Diberantas, Rakyat Sejahtera