Kapolri Soroti Aksi Unjuk Rasa yang Ditunggangi Perusuh: Demokrasi Jangan Jadi Celah Anarki

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti maraknya aksi penyampaian pendapat di muka umum yang ditunggangi oleh oknum-oknum perusuh.

Fenomena ini dinilainya menyimpang dari esensi demokrasi dan berpotensi menimbulkan kerusuhan serta korban jiwa.

Hal ini disampaikan Kapolri dalam sambutan daring pada acara Diskusi Publik yang digelar di PTIK, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Desak Propam Usut Tuntas Dugaan Penganiayaan oleh Anggota Polri

"Realita dinamika di lapangan menunjukkan beberapa kegiatan penyampaian pendapat tidak hanya diikuti oleh pengunjuk rasa, tetapi juga ditumpangi oleh perusuh yang membuat kegiatan bergeser menjadi tindakan yang kontraproduktif yang berdampak pada tindakan anarkistis, kerusuhan, dan korban jiwa," ujar Kapolri.

Kapolri menegaskan bahwa ruang demokrasi di Indonesia harus tetap dijaga dan dihormati.

Aksi unjuk rasa merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang, namun harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum.

"Polri selalu mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap aksi unjuk rasa. Kami aktif membangun dialog dengan berbagai pemangku kepentingan agar aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan damai," ujarnya.

Namun demikian, Listyo mengingatkan agar demokrasi tidak dijadikan celah bagi tindakan-tindakan yang justru merugikan kepentingan bangsa, termasuk perusakan, penjarahan, hingga kekerasan.

"Terhadap setiap pelanggaran hukum seperti perusakan fasilitas umum, penjarahan, maupun tindak pidana lainnya, Polri harus melaksanakan aturan dan ketentuan yang berlaku melalui proses penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM)," tegasnya.

Meski mengedepankan penegakan hukum, Kapolri menyebut pendekatan yang dilakukan jajarannya tidak semata-mata represif.

Ia memastikan bahwa Polri mengutamakan penyelesaian masalah secara restoratif dan proporsional, khususnya terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

"Upaya ini bertujuan agar penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menekankan pada pemulihan, pembinaan, serta perlindungan masa depan anak," jelas Kapolri.

Kapolri menegaskan bahwa tindakan represif hanyalah opsi terakhir, bila pendekatan persuasif dan restoratif tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

"Kami berkomitmen menjaga keseimbangan antara penegakan hukum secara tegas dengan pendekatan yang humanis. Represif adalah langkah terakhir," tegas Listyo.

Dalam konteks menjaga stabilitas nasional dan mendorong pembangunan, Kapolri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengedepankan dialog, kedewasaan berdemokrasi, dan menjunjung hukum yang berlaku.*

(bs/a008)

Kuasa Hukum Desak Propam Usut Tuntas Dugaan Penganiayaan oleh Anggota Polri

Musda V KBPP Polri Sumut Pilih Helena Lumban Gaol sebagai Ketua Baru

Pos Satgas TNI di Asmat Dibakar Massa Usai Pemuda Tewas Tertembak

Polri Salurkan 1.386 Ton Beras SPHP di Panen Raya Oku Timur

Polri Proyeksikan Panen Jagung 751.442 Ton Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Sah! Dra. Helena Lumban Gaol Terpilih Jadi Ketua KBPP Polri Sumatera Utara Periode 2025-2030