Kapolri Ubah Paradigma Pengamanan Aksi, Unjuk Rasa Kini Dipandang sebagai Pelayanan
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri terus melakukan transformasi menuju institusi yang semakin humanis, terma
NASIONAL
MEDAN — Dugaan praktik pembiaran terhadap truk over dimension over loading (ODOL) di wilayah Sumatera Utara kembali mencuat.
Sejumlah truk bertonase besar tampak bebas melintas di berbagai ruas jalan tanpa pernah tersentuh tindakan tegas aparat kepolisian.
Dari informasi yang dihimpun, para pemilik kendaraan ODOL diduga diwajibkan menyetor uang bulanan, bahkan tahunan, kepada oknum tertentu agar tetap bisa beroperasi tanpa gangguan.Baca Juga:
Selain itu, muncul pula "modus baru" melalui keberadaan sejumlah yayasan yang mengklaim diri sebagai anti tilang, namun justru diduga menjadi tameng bagi para pelanggar.
Beberapa nama yang disebut di lapangan antara lain Roda Bakti, Barata, dan beberapa yayasan lain yang tersebar di berbagai daerah.
Cukup dengan menempelkan stiker bertuliskan nama yayasan tersebut di kaca depan atau bak truk, kendaraan ODOL dikabarkan langsung "kebal tilang" saat melintas di pos pemeriksaan.
Seorang sopir truk yang enggan disebut namanya mengaku, stiker dari yayasan tertentu bisa menjadi "jaminan aman" di jalan.
"Kalau udah ada stiker itu, polisi nggak berani berhentiin. Kita cuma bayar setahun sekali ke yayasan," ujarnya, Minggu (5/10/2025).
Fenomena ini jelas mencoreng citra aparat penegak hukum.
Sebab, truk ODOL bukan hanya melanggar aturan, tapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lain akibat beban berlebih yang dapat menyebabkan kecelakaan fatal.
Pengamat transportasi mendesak pimpinan kepolisian untuk turun tangan mengusut dugaan praktik setoran dan kerja sama gelap tersebut.
"Jika benar ada transaksi di balik pembiaran ini, maka itu sudah termasuk pelanggaran serius terhadap integritas institusi kepolisian," kata salah satu pemerhati lalu lintas nasional.
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri terus melakukan transformasi menuju institusi yang semakin humanis, terma
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga neg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menyiapkan pengamanan khusus menjelang sidang perdana terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokte
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, mengalihkan dukungannya di ajang Piala Dunia 2026 setelah tim nasio
OLAHRAGA
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai resmi menjalin kerja sama dengan Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN) Binjai mela
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke80 kepada seluruh
PEMERINTAHAN
MEDAN Kepolisian tengah mengusut kasus dugaan penipuan dan penggelapan sepeda motor milik anggota Satpol PP Kota Medan, Ardi Kusuma Dama
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi sikap Ketua DPR RI Puan Maharani yang tidak mempermasalahkan langkah Presiden ke
POLITIK
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) memangkas durasi pelatihan Bela Negara bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang
NASIONAL
JAKARTA Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby resmi mengenakan rompi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai
HUKUM DAN KRIMINAL