Publik Bertanya: Opini atau Ambisi Politik I Gusti Putu Artha di Polemik BPJS PBI Denpasar?
DENPASAR Tulisan I Gusti Putu Artha terkait polemik BPJS PBI di Denpasar menimbulkan pertanyaan publik apakah ini analisis independen a
NASIONAL
JAKARTA — Direktur PT Indosat, Irsyad Sahroni, tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di Bank BRI periode 2020–2024.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa Irsyad seharusnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada Rabu (8/10/2025).
"Tidak hadir," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/10/2025).Baca Juga:
Namun, Budi mengaku pihaknya masih menelusuri apakah Irsyad memberikan konfirmasi atau surat resmi terkait alasan ketidakhadirannya.
"Dicek dulu apakah ada surat penjadwalan ulangnya," ujarnya.
Sebelumnya, pada 9 Juli 2025, KPK telah mengumumkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC di lingkungan Bank BRI.
Kelima tersangka tersebut yakni Catur Budi Harto (mantan Wakil Direktur Utama BRI), Indra Utoyo (mantan Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi BRI), Dedi Sunardi (SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI), Elvizar (Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi/PCS), serta Rudy Suprayudi Kartadidjaja (Direktur Utama PT Bringin Inti Teknologi/BIT).
Dalam proyek pengadaan mesin EDC tersebut, KPK menduga terjadi penyimpangan dan praktik korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp744,54 miliar.
KPK menyatakan akan terus melakukan pemanggilan ulang terhadap pihak-pihak yang dinilai mengetahui proses pengadaan dan aliran dana dalam proyek tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi perbankan nasional dan pihak swasta dalam proyek teknologi digital yang seharusnya bertujuan meningkatkan efisiensi layanan perbankan.*
DENPASAR Tulisan I Gusti Putu Artha terkait polemik BPJS PBI di Denpasar menimbulkan pertanyaan publik apakah ini analisis independen a
NASIONAL
JAKARTA PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) menegaskan posisinya sebagai subholding unggulan dalam efisiensi operasional di lingkungan Per
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak seluruh pembelaan (pledoi) yang diajukan tiga terdakwa kasus dugaan korupsi penyimpangan t
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Yakub F. IsmailKONTESTASI Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 diproyeksikan bakal berjalan seru. Ini disebabkan arena pertarungan politi
OPINI
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku kembali melaksanakan program penanaman bibit pisang di lahan produktif Air
PERTANIAN AGRIBISNIS
BATU BARA Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara, Jalan Kayu Ara,
HUKUM DAN KRIMINAL
WASHINGTON DC Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan dukungan penuh terhadap 20 poin rencana perdamaian Gaza yang dig
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, resmi menunjuk Chandra Dalimunthe sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Um
PEMERINTAHAN
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Harli Siregar, dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan inte
HUKUM DAN KRIMINAL
GAYO LUES Polres Gayo Lues menyalurkan bantuan sembako dari Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., kepada warga Desa
NASIONAL