BALI– Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung menetapkan NR, warga Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan penyaluran 46 Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tahun 2021 dengan total nilai sekitar Rp2,3 miliar.
Kasus bermula ketika NR mengalami kesulitan keuangan akibat hutang senilai Rp500 juta.
Untuk menutupi kebutuhan tersebut, NR dibantu oleh tersangka SH (ditetapkan sebelumnya pada 20 Oktober 2025) melalui perantara Sdr. AH.Baca Juga:
Dalam prosesnya, NR menggunakan identitas orang lain, termasuk karyawan kafe FOM, AR, dan SSAK, untuk mengajukan permohonan KUR Mikro ke Bank BRI Kantor Jimbaran.
Penyidik menyebutkan, proses permohonan kredit ini dilakukan oleh SH, yang juga mengkondisikan lokasi usaha agar sesuai dengan prosedur On The Spot (OTS) oleh pihak bank, meski debitur yang namanya digunakan sebenarnya tidak memiliki usaha.
"Tempat usaha yang dikunjungi OTS milik pihak lain dan telah dikondisikan oleh SH. Hal ini tidak mencerminkan kapasitas, modal, jaminan, maupun kondisi usaha asli debitur," terang sumber Kejari Badung.
Dari 46 KUR Mikro yang disalurkan, NR memperoleh sekitar Rp250 juta dari 11 debitur yang menggunakan identitas orang lain.
Dana ini tidak digunakan sesuai tujuan Kredit Usaha Rakyat, melainkan untuk kepentingan pribadi NR dan pihak yang memprakarsai pengajuan.
Atas perbuatannya, NR ditahan di Lapas Kelas IIA Kerobokan selama 20 hari. Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, dan Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana yang berat.
Kejari Badung menyatakan penyidikan masih terus berjalan untuk menggali fakta tambahan terkait potensi keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
Informasi terbaru akan diumumkan setelah ada perkembangan penyidikan lebih lanjut.*
(M/006)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
