Hasto Tegaskan RUU Perampasan Aset Harus Hormati HAM dan Due Process of Law dalam Reformasi Hukum Nasional
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan pembahasan Rancangan UndangUnd
POLITIK
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita hasil keuntungan dari lahan sawit milik mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
Uang hasil panen ini disebut sebagai semacam passive income yang nantinya akan menjadi milik negara jika telah diputus pengadilan.
"Betul, hasil penjualan rutin selama perkara masih berjalan. Ketika aset kebun sawit itu menghasilkan, maka atas hasil penjualannya disita. Jadi seperti passive income untuk negara," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Sabtu (25/10/2025).Baca Juga:
Budi menjelaskan, meski lahan sawit sudah disita, aktivitas perkebunan tetap berjalan agar tidak mengganggu komoditas sawit dan mencegah hilangnya pekerjaan bagi pekerja di lokasi.
"Kebun sawit yang disita tersebut dalam masa produktif," ujarnya.
Sejauh ini, total keuntungan dari kebun sawit Nurhadi telah mencapai Rp4,6 miliar sejak disita oleh KPK.
Semua pendapatan dari kebun tersebut disita sebagai barang bukti dalam kasus dugaan pencucian uang yang menjerat Nurhadi.
"Setiap hasil panen yang dihasilkan kebun sawit yang disita oleh KPK kemudian juga dilakukan penyitaan oleh penyidik," tambah Budi.
Uang hasil penyitaan baru akan diserahkan ke negara apabila sudah diputus pengadilan.
Nurhadi sendiri belum menjalani persidangan baru terkait kasus pencucian uang tersebut.
Nurhadi sebelumnya ditangkap KPK pascabebas dalam kasus suap penanganan perkara. Ia saat ini masih berstatus tersangka dalam kasus pencucian uang.
Sebelumnya, ia divonis enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan pembahasan Rancangan UndangUnd
POLITIK
ACEH BESAR Ir. Safrizal, ST. MT, resmi terpilih sebagai anggota Tuha Peut Gampong Lam Lumpu. Safrizal menegaskan pencalonannya murni seba
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterkaitan rangkap jabatan Mulyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti potensi korupsi yang rawan terjadi di jalur impor, menyusul operasi tangkap tangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap rencana untuk menghentikan ekspor timah, menyusul lang
EKONOMI
LAMPUNG TENGAH Sebuah pabrik pengolahan tepung tapioka milik PT Sinar Pematang Mulia 2 (PT SPM 2) di Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar
PERISTIWA
LANGKAT, SUMUT Satresnarkoba Polres Langkat berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba bersenjata api yang beroperasi di wilayah Kec
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bentrokan antar pemuda kembali terjadi di Medan, kali ini pecah menjelang waktu subuh di kawasan Makden Lama, Kelurahan Belawan Ba
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Menjelang bulan suci Ramadhan, masyarakat Gampong Lam Lumpu, Aceh Besar, kembali menggelar tradisi gotong royong. Kegiatan ya
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menekankan pentingnya penguatan daya saing sektor pariwisata dan kuliner seiring penguk
PARIWISATA