PSMS Medan Siap Tampil di Piala Presiden 2026, Tinggal Tunggu Restu PSSI
MEDAN Manajemen PSMS Medan menyatakan siap ambil bagian dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 28
OLAHRAGA
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus ditempatkan dalam kerangka reformasi hukum nasional yang menghormati hak asasi manusia (HAM) dan prinsip due process of law.
"Due process of law itu sering dilanggar, justru oleh aparat penegak hukum," kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (15/2/2026).
Menurut Hasto, penegakan hukum tidak boleh dijalankan secara serampangan atau dijadikan alat kekuasaan.Baca Juga:
Ia menilai pemberantasan korupsi harus berjalan beriringan dengan perlindungan HAM sebagai prinsip dasar negara hukum.
PDI-P, kata dia, memandang RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari agenda besar reformasi hukum nasional.
Karena itu, regulasi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus disusun dalam satu tarikan napas bersama penguatan Undang-Undang KPK dan reformasi sistem politik.
"Penguatan Undang-Undang KPK dan RUU Perampasan Aset Negara harus diletakkan dalam satu kesatuan reformasi hukum nasional yang berkeadilan," ujarnya.
Hasto juga menyinggung pentingnya figur dan kapasitas kepemimpinan dalam menjalankan agenda reformasi hukum.
Ia menyebut, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebelumnya mendorong Mahfud MD sebagai calon wakil presiden karena dinilai memiliki legitimasi dan keahlian di bidang hukum tata negara.
Menurut dia, tujuan akhir RUU Perampasan Aset bukan semata pemidanaan, melainkan menghadirkan keadilan substantif bagi rakyat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar negara hukum.*
(k/dh)
MEDAN Manajemen PSMS Medan menyatakan siap ambil bagian dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 28
OLAHRAGA
MEDAN Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara Illyan Chandra Simbolon menyatakan pemerintah tengah menyiapkan lima lokasi relokasi untuk prog
PENDIDIKAN
MEDAN PT PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I (KAI Divre I) Sumatera Utara menutup enam titik pelintasan sebidang tidak resmi di wi
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Asahan usai meneri
PEMERINTAHAN
JAKARTA Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi XI memanggil Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rapat
EKONOMI
BANDA ACEH Gubernur Muzakir Manaf mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Keputusan
PEMERINTAHAN
MEDAN Polda Sumatera Utara bersama jajaran kepolisian resor di wilayah Sumatera Utara mengungkap 264 kasus narkotika dalam operasi intensi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian bertindak lebih tegas menghadapi maraknya aksi begal yang terjadi di s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UndangUndang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Putusan itu meneg
POLITIK