Rahmansyah Desak Bobby Nasution Evaluasi Bantuan Banjir Tapteng, Dugaan Salah Sasaran Disorot
MEDAN Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan teguran te
POLITIK
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus ditempatkan dalam kerangka reformasi hukum nasional yang menghormati hak asasi manusia (HAM) dan prinsip due process of law.
"Due process of law itu sering dilanggar, justru oleh aparat penegak hukum," kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (15/2/2026).
Menurut Hasto, penegakan hukum tidak boleh dijalankan secara serampangan atau dijadikan alat kekuasaan.Baca Juga:
Ia menilai pemberantasan korupsi harus berjalan beriringan dengan perlindungan HAM sebagai prinsip dasar negara hukum.
PDI-P, kata dia, memandang RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari agenda besar reformasi hukum nasional.
Karena itu, regulasi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus disusun dalam satu tarikan napas bersama penguatan Undang-Undang KPK dan reformasi sistem politik.
"Penguatan Undang-Undang KPK dan RUU Perampasan Aset Negara harus diletakkan dalam satu kesatuan reformasi hukum nasional yang berkeadilan," ujarnya.
Hasto juga menyinggung pentingnya figur dan kapasitas kepemimpinan dalam menjalankan agenda reformasi hukum.
Ia menyebut, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebelumnya mendorong Mahfud MD sebagai calon wakil presiden karena dinilai memiliki legitimasi dan keahlian di bidang hukum tata negara.
Menurut dia, tujuan akhir RUU Perampasan Aset bukan semata pemidanaan, melainkan menghadirkan keadilan substantif bagi rakyat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar negara hukum.*
(k/dh)
MEDAN Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan teguran te
POLITIK
INTAN JAYA Seorang ibu hamil bernama Melkiana Duwitau meninggal dunia setelah diduga terkena peluru nyasar saat terjadi gangguan tembaka
NASIONAL
JAKARTA Persoalan kesejahteraan dosen kembali menjadi sorotan. Dosen tetap nonAparatur Sipil Negara (nonASN) Universitas Airlangga (Un
NASIONAL
DELI SERDANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati terhadap Muhammad Rasya Hasibuan alias SYA (19), terdakwa kasus pembunuhan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa usulan kenaikan gaji kepala daerah tidak sertamerta mampu mencegah praktik
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) jenis baru B50 pada 9 Juli 2026. Kebijakan ini menjad
NASIONAL
JAKARTA Rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan safari politik ke Jawa Tengah menuai respons dari PDI Perjuangan (PDIP)
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan akan menghadiri rangkaian prosesi pemakaman Pemimpin Tert
INTERNASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah memperkuat landasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia
NASIONAL
BALIKPAPAN PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) me
NASIONAL