Prabowo Resmikan BBM B50 pada 9 Juli, Langkah Besar Kurangi Ketergantungan Solar dan Perkuat Energi Nasional

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) jenis baru B50 pada 9 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mempercepat transisi energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengatakan peluncuran resmi B50 direncanakan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

"Peluncuran resminya akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau tidak salah rencananya tanggal 9 Juli, nanti bisa dikonfirmasi kembali," ujar Qodari dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).

Baca Juga:

• Bakom RI: Kasus Dugaan Korupsi MBG Buktikan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati dan 50 persen bahan bakar minyak jenis solar. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari program mandatori biodiesel yang sebelumnya telah diterapkan pemerintah.

Implementasi B50 telah diatur melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel sebesar 50 persen ke dalam minyak solar. Program tersebut didukung pembiayaannya oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurut Qodari, pengembangan B50 menjadi bagian dari roadmap pemerintah dalam mempercepat bauran energi baru dan terbarukan (EBT) serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, penggunaan B50 juga diharapkan mampu meningkatkan fleksibilitas sistem energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.

"Pemerintah terus mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission sesuai komitmen pembangunan berkelanjutan," jelasnya.

Program B50 juga diyakini akan memberikan dampak positif bagi sektor perkebunan kelapa sawit nasional melalui peningkatan penyerapan biodiesel di dalam negeri. Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi impor bahan bakar serta memperkuat ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang.

Pemerintah menegaskan transisi menuju energi bersih akan terus dilakukan secara bertahap dengan tetap menjaga stabilitas pasokan energi nasional serta mempertimbangkan kesiapan industri dan masyarakat.* (oz/dh)

Korupsi BBM Subsidi, Eks Camat Medan Polonia Divonis 1 Tahun 4 Bulan Penjara

Krisis BBM Makin Parah, Rusia Mulai Impor Bensin dari India

Purbaya Isyaratkan Harga Pertamax Berpotensi Turun, Ini Alasannya

Kabar Baik! Mulai 1 Juli 2026, Pertamina Turunkan Harga Avtur dan BBM Nonsubsidi

Mentan Pastikan Pasokan CPO Aman, Program B50 Resmi Dimulai 1 Juli

Polrestabes Medan Bongkar Dugaan Mafia BBM Subsidi, Bio Solar Disulap Jadi Dexlite di SPBU Gajah Mada