Sudah Empat Kali Ajukan Praperadilan, Roy Suryo Kini Persoalkan SPDP hingga Dua Rezim KUHP Sekaligus
JAKARTA Sidang praperadilan keempat yang diajukan Roy Suryo terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) kemb
NASIONAL
MEDAN – Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan teguran tegas kepada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, terkait penyaluran bantuan bagi korban banjir yang dinilai belum berjalan maksimal dan tepat sasaran.
Rahmansyah menilai masih banyak warga terdampak banjir yang hingga kini belum menerima bantuan, baik berupa bantuan kebutuhan hidup maupun dana tunggu hunian. Menurutnya, persoalan tersebut harus segera mendapat perhatian karena menyangkut hak masyarakat yang menjadi korban bencana.
"Hingga saat ini masih banyak korban banjir yang belum menerima bantuan hidup maupun dana tunggu hunian. Ini persoalan kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan dan harus segera diselesaikan," kata Rahmansyah kepada wartawan, Sabtu (4/7/2026).Baca Juga:
Politikus Partai NasDem itu mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara saat agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025 yang turut dihadiri Gubernur Bobby Nasution.
Rahmansyah mengungkapkan, dirinya menerima banyak laporan masyarakat mengenai dugaan ketidaktepatan dalam proses pendataan korban banjir. Ia menyebut terdapat rumah warga yang mengalami kerusakan berat maupun ringan akibat banjir namun tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.
Sebaliknya, menurut dia, terdapat warga yang rumahnya tidak terdampak banjir justru telah menerima bantuan dari pemerintah.
"Ada rumah yang rusak berat maupun ringan akibat banjir tetapi tidak menerima bantuan. Di sisi lain, ada warga yang rumahnya tidak terdampak banjir justru mendapatkan bantuan. Jika benar demikian, tentu hal ini mencederai rasa keadilan masyarakat," ujarnya.
Rahmansyah menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan warga yang telah menerima bantuan. Namun, ia meminta pemerintah memastikan seluruh bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai korban bencana.
Menurutnya, bantuan bencana tidak boleh disalahgunakan maupun dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ia juga meminta Gubernur Bobby Nasution sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera melakukan evaluasi sekaligus memberikan teguran kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar penanganan korban banjir dilakukan secara lebih baik.
"Saya berharap Gubernur mengingatkan Bupati Tapanuli Tengah agar tidak bermain-main dalam persoalan kemanusiaan. Jangan sampai ada korban banjir kehilangan haknya akibat pendataan yang tidak akurat," tegasnya.
Selain bantuan kebutuhan hidup, Rahmansyah juga menyoroti lambatnya penyaluran dana tunggu hunian bagi sejumlah warga terdampak banjir. Menurutnya, apabila penyaluran dilakukan secara bertahap, pemerintah perlu memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.
JAKARTA Sidang praperadilan keempat yang diajukan Roy Suryo terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) kemb
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel mendapat remisi selama dua bulan pada perin
NASIONAL
JAKARTA Danantara Indonesia mencatat donasi masyarakat untuk warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp2,16 miliar. Da
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mempertanyakan dasar penghitungan kerugian negara sebesar Rp622 miliar dalam perkara duga
NASIONAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan bantuan bagi warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang rumahnya rusak akibat ge
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
NASIONAL
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah yang diajuk
NASIONAL
MEDAN Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas resmi membuka wahana permainan dan edukasi anak Playfit Kids di Lippo Mall Plaza Medan, Sela
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Per
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menetapkan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Medan Tah
PEMERINTAHAN