Sertifikat O-Level Disorot dalam Polemik Pendidikan Gibran, Benarkah Setara dengan Ijazah SMA?
JAKARTA Sertifikat OLevel menjadi sorotan publik setelah disebut dalam pembahasan mengenai riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rak
PENDIDIKAN
JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Rabu (19/8/2026). Praperadilan tersebut menguji sah atau tidaknya penetapan Febrie sebagai tersangka.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, sidang dijadwalkan dimulai pukul 09.05 WIB. Agenda persidangan hari ini adalah pemanggilan para pihak.
"Agenda: panggilan pihak, ruang sidang utama (I)," demikian keterangan dalam SIPP PN Jakarta Selatan yang dilihat Rabu (19/8/2026).Baca Juga:
Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Perkara itu didaftarkan pada 5 Agustus 2026 dengan klasifikasi sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa berupa penetapan tersangka.
Dalam perkara ini, pihak yang menjadi termohon adalah Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.
Febrie melalui tim kuasa hukumnya sebelumnya mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 5 Agustus 2026. Gugatan tersebut diajukan untuk menguji proses hukum yang dilakukan penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kuasa hukum Febrie menilai terdapat sejumlah prosedur dalam penanganan perkara yang perlu diuji melalui mekanisme praperadilan. Mereka juga mempersoalkan penetapan tersangka serta sejumlah upaya paksa yang dilakukan terhadap Febrie.
Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan Febrie sebagai tersangka TPPU terkait temuan emas seberat 74 kilogram dan uang tunai Rp543 miliar di sebuah rumah di kawasan Sentul, Jawa Barat.
Selain Febrie, Kejagung juga menetapkan pengacara Don Ritto dan pihak swasta Nurman Herin (NH) sebagai tersangka dalam perkara TPPU tersebut.
Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, mengatakan dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan tindakan Febrie ketika masih menjabat sebagai jaksa atau pejabat struktural di Kejaksaan.
Di luar perkara TPPU, Febrie juga disebut terkait dengan tiga perkara lain yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Perkara tersebut yakni dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk PLTU PLN yang disebut berdampak pada blackout, serta dugaan korupsi dalam perkara PT Asabri.
Sidang praperadilan ini nantinya akan menjadi ruang bagi pemohon dan termohon untuk menyampaikan dalil serta jawaban terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Febrie dalam perkara tersebut.* (in/dh)
JAKARTA Sertifikat OLevel menjadi sorotan publik setelah disebut dalam pembahasan mengenai riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rak
PENDIDIKAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang kembali turun langsung menemui masyarakat melalui prog
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menerima kunjungan anakanak Gaza dan anakanak penghafal AlQur&039an dalam kegiatan Safari
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Rumah Sakit (RS) Abdul Jalil Meliala yang berlokasi di Jalan Sudirman, Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota
KESEHATAN
MEDAN Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri pengukuhan Ameriza Ma&039ruf Moesa sebagai Kepala Kantor Perwakila
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAM
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi manajemen sekaligus pemilik Rumah Sakit (RS) Abdul Jalil Meliala
KESEHATAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HN
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai berencana menyalurkan bantuan 40 unit gerobak dan tenda kepada pedagang kuliner di kaw
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengikuti sosialisasi pelayanan clearance bagi pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
PEMERINTAHAN