34 Tahun di Pencak Silat, Prabowo Lepas Jabatan Ketum IPSI Demi Fokus Jadi Presiden
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengenang perjalanan panjangnya di dunia pencak silat yang telah dijalani selama 34 tahun.Hal itu disamp
NASIONAL
MEDAN — Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melakukan penggeledahan di dua lokasi, yakni Kantor Pelindo Regional 1 Cabang Belawan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Belawan, Rabu (29/10/2025).
Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari jasa kepelabuhan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan pada tahun 2023 hingga 2024.
"Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) jasa kepelabuhan dan kenavigasian pada Pelabuhan Belawan," ujar Plh Asisten Intelijen Kejati Sumut, Bani Ginting, Rabu (29/10).Baca Juga:
Berdasarkan pantauan di lokasi, penggeledahan berlangsung sejak pukul 11.30 WIB. Tim penyidik tampak terbagi ke dua tim yang menyisir dua kantor secara bersamaan.
Sejumlah pejabat di lingkungan Pelindo dan KSOP Belawan turut dimintai keterangan dan diminta menyerahkan dokumen-dokumen administrasi keuangan dan pelaporan yang relevan dengan perkara.
Penggeledahan ini dilakukan berdasarkan surat penetapan penggeledahan dari Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pen.Pid.Sus-TPK-GLD/2025/PN.Mdn, serta surat perintah penggeledahan Kepala Kejati Sumut Nomor Print-13/L.2/Fd.2/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025.
"Adapun objek dan ruangan yang digeledah di antaranya bagian keuangan, pelaporan, serta ruang inventaris dan pendataan lalu lintas persinggahan kapal di wilayah pelabuhan," jelas Bani.
Menurut Bani Ginting, penggeledahan dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pengelolaan dan penerimaan uang hasil jasa kepelabuhan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan.
Temuan tersebut diduga berkaitan dengan pengelolaan PNBP yang tidak sesuai ketentuan, termasuk kemungkinan adanya manipulasi data pelayanan kepelabuhan dan pengaturan laporan penerimaan yang menimbulkan potensi kerugian negara.
"Penggeledahan ini merupakan langkah lanjutan setelah ditemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pengelolaan PNBP di sektor jasa kepelabuhan," tegasnya.
Kejati Sumut memastikan kasus ini sudah resmi naik ke tahap penyidikan. Sejumlah dokumen dan barang bukti dari dua lokasi tersebut kini diamankan untuk dianalisis lebih lanjut oleh tim penyidik.
Hingga berita ini diturunkan, proses penggeledahan masih berlangsung. Tim penyidik terlihat masih melakukan pemeriksaan dokumen di kedua kantor tersebut.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengenang perjalanan panjangnya di dunia pencak silat yang telah dijalani selama 34 tahun.Hal itu disamp
NASIONAL
TOBA Seorang mahasiswa Universitas Katolik (Unika) Medan dilaporkan tenggelam saat berenang di Air Terjun Situmurun, Kecamatan Lumbanjulu,
PERISTIWA
DELI SERDANG Pereli senior Sumatera Utara Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck ikut ambil bagian dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas
OLAHRAGA
MANADO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG subsidi tidak akan
EKONOMI
JAKARTA Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi peningkatan titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyatakan dukungan penuh terhadap Sugiono yang terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besa
OLAHRAGA
MEDAN PSMS Medan kembali menelan kekalahan usai takluk 01 dari Garudayaksa FC dalam lanjutan Pegadaian Championship 2025/2026. Ironisnya,
OLAHRAGA
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera memastikan pemutakhiran data penerima hunian sem
NASIONAL
PEKANBARU Ratusan warga di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, mengamuk dan membakar sebuah rumah serta empat sepeda motor yang diduga mi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah melakukan 10 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang Januari hingga 11 April 2026
NASIONAL