Langkah Tegas Cegah Kecelakaan Kereta, PT KAI Tutup 6 Pelintasan Liar di Sumut
MEDAN PT PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I (KAI Divre I) Sumatera Utara menutup enam titik pelintasan sebidang tidak resmi di wi
PERISTIWA
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan kenaikan pajak hingga perekonomian Indonesia tumbuh di atas 6%.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Selasa (28/10/2025).
Menurut Purbaya, pemerintah saat ini fokus pada upaya optimalisasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.Baca Juga:
Purbaya menjelaskan bahwa salah satu masalah yang dihadapi adalah tingginya jumlah pajak yang sudah dipungut namun belum sepenuhnya dibelanjakan.
Banyak pajak yang terhimpun di rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI), yang menyebabkan likuiditas perekonomian menjadi terbatas.
Oleh karena itu, Purbaya menekankan pentingnya agar pajak yang diterima segera dibelanjakan untuk menggerakkan sektor swasta dan memperlancar sirkulasi ekonomi.
"Jadi saya akan monitor itu ke depan dengan hati-hati. Anda enggak usah takut kalau saya naikin pajak, anda akan susah. Saya akan naikin pajak pada waktu [ekonomi] tumbuhnya di atas 6%. Anda akan happy juga bayar pajaknya," ujar Purbaya dengan tegas.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengungkapkan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6% bukanlah hal yang mustahil.
Purbaya optimistis, karena angka tersebut pernah tercapai pada periode pemerintahan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berhasil mendorong laju pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang melibatkan sektor swasta.
Purbaya menyoroti bahwa selama masa pemerintahan SBY, sektor swasta memainkan peran yang sangat penting dalam menggerakkan ekonomi, dengan laju pertumbuhan kredit mencapai 22%.
Namun, dia juga mengungkapkan bahwa pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), perekonomian lebih banyak digerakkan oleh sektor pemerintah, dengan laju pertumbuhan kredit yang hanya sekitar 7%.
"Saya rasa kalau saya hidupkan mesin swasta tahun ini, 6% itu kira-kira dapat. Yang pemerintah saya hidupkan juga. Mesin tambahan. Jadi enggak susah-susah amat. Belum lagi nanti kebijakan yang lainnya," tambah Purbaya optimistis.
MEDAN PT PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I (KAI Divre I) Sumatera Utara menutup enam titik pelintasan sebidang tidak resmi di wi
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Asahan usai meneri
PEMERINTAHAN
JAKARTA Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi XI memanggil Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rapat
EKONOMI
BANDA ACEH Gubernur Muzakir Manaf mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Keputusan
PEMERINTAHAN
MEDAN Polda Sumatera Utara bersama jajaran kepolisian resor di wilayah Sumatera Utara mengungkap 264 kasus narkotika dalam operasi intensi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian bertindak lebih tegas menghadapi maraknya aksi begal yang terjadi di s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UndangUndang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Putusan itu meneg
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan nilai tukar rupiah dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada p
EKONOMI
JAKARTA Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap mantan Menteri Agama ad interim, Muhadjir Ef
HUKUM DAN KRIMINAL