Polda Metro Jaya Resmi Serahkan Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus ke Puspom TNI
JAKARTA Polda Metro Jaya telah resmi melimpahkan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kepada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAYAPURA— Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua kembali menetapkan empat aparatur sipil negara (ASN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Aero Sport di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Keempat ASN yang kini menjadi tersangka berinisial DM, HW, RJW, dan M merupakan ketua dan anggota kelompok kerja (pokja) pemilihan proyek.
Mereka diduga terlibat dalam meloloskan dan memenangkan PT Karya Mandiri Permai (KMP) sebagai pemenang tender proyek senilai Rp79 miliar, namun perusahaan tersebut tidak menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas, menimbulkan kerugian negara mencapai Rp31,3 miliar.Baca Juga:
"Sebelumnya penyidik juga sudah menetapkan lima orang tersangka kasus Aero Sport Timika, dan saat ini kasusnya sedang berproses di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jayapura," ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Papua, Nixon Mahuse, Kamis (30/10/2025).
Lima tersangka sebelumnya meliputi:
- DRHM, mantan Kepala Dinas PUPR Mimika sekaligus pengguna anggaran;
- SY, Kepala Bidang Cipta Karya sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- PJK, Direktur PT Karya Mandiri Permai;
- RK, konsultan pengawas PT Mulya Cipta Perkasa;
- AJ, tenaga ahli nonkontrak.
Nixon menjelaskan, penetapan empat tersangka baru didasarkan pada keterangan yang muncul dalam persidangan dan bukti tambahan yang menguatkan keterlibatan mereka dalam proses tender proyek.
"Tim penyidik sudah memperoleh alat bukti yang cukup sehingga dilakukan penetapan terkait peran serta mereka," jelas Nixon.
Keempat tersangka kini ditahan dan dititipkan di ruang tahanan Markas Polda Papua, Jayapura, untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Kasus ini menambah panjang daftar kasus korupsi proyek pembangunan di Papua yang tengah ditangani Kejati, sekaligus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara di daerah.*
(vo/M/006)
JAKARTA Polda Metro Jaya telah resmi melimpahkan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kepada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Berdasarkan data terbaru dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga komoditas pangan mengalami kenaikan
EKONOMI
DENPASAR Polda Bali berhasil mengungkap kasus penculikan dan mutilasi yang menimpa seorang WNA asal Ukraina berinisial IK (28). Kapolda
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali,
NASIONAL
DENPASAR Kapolsek Denpasar Timur (Dentim), Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H., M.H., memimpin pelaksanaan Apel Jam Pimpinan di halaman Mako P
NASIONAL
UNGASAN Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan, Bhabinkamtibmas Desa Ungasan, AIPTU I Ketut Nuada, bersama Bakamd
PARIWISATA
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengungkapkan pentingnya pengaturan pengelolaan aset yang dirampas oleh negara dalam R
POLITIK
MEDAN Polisi akan melakukan penyitaan terhadap seluruh aset milik Andi Hakim Febriansyah (AHF), tersangka penggelapan uang Gereja Katoli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) kembali mengalami penurunan pada hari ini, Selasa, 31 Maret 2026. Berdasarkan data
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat panggilan untuk sejumlah pengusaha rokok terkait penyidikan kasus dug
HUKUM DAN KRIMINAL