Eks Kadis PMD Samosir Didakwa Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang Rp1,5 Miliar
MEDAN Mantan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust KaroKaro, didakwa melakukan tin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Pengacara Hotman Paris kembali melontarkan komentar pedas kepada rivalnya, Razman Arif Nasution, setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Razman terkait vonis kasus pencemaran nama baik.
Majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta terhadap Razman.
Putusan itu merupakan buntut dari tudingan Razman yang menyebut Hotman memiliki kelainan seksual saat menangani kasus mantan asisten Hotman, Iqlima Kim.Baca Juga:
20 November 2025, Hotman mempertanyakan mengapa Razman tidak lagi muncul di media sosial setelah putusannya dikuatkan.
"Hei, di mana kau botak? Kau sudah dikuatkan putusan pengadilan tinggi. Kok kau menghilang dari media belakangan ini?" kata Hotman.
Hotman menegaskan bahwa sejak awal ia yakin Razman bakal kalah di persidangan.
"Kamu salah orang. Lawannya Hotman Paris. Itu sudah jelas terbukti," ujarnya.
Tak berhenti sampai di situ, Hotman kembali menyindir keras rivalnya tersebut.
Ia menyebut karier Razman di Jakarta telah hancur setelah berita acara sumpah (BAS) Razman dibekukan oleh pengadilan, sehingga ia tidak dapat lagi berpraktik sebagai pengacara.
"Pulanglah kau ke kampung menggembala bebek, lebih bahagia. Daripada sekarang tidak bisa praktik," ucap Hotman.
Ia bahkan menantang Razman untuk memikirkan kembali sumber penghasilannya.
"Jadi kau mau cari duit dari mana? Pulanglah kau, itu nasihat saya," kata Hotman.
Dihubungi terpisah, Razman menilai putusan hakim tidak sesuai dengan perbuatannya.
"Putusan tersebut sangat tidak relevan dengan perbuatan saya," ujar Razman.
Ia mempertanyakan mengapa hukuman untuk dirinya lebih berat dibanding mantan kliennya, Iqlima Kim, yang juga divonis bersalah namun hanya dijatuhi enam bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan serta denda Rp100 juta.
"Bagaimana ceritanya seorang pengacara yang menerima kuasa dan diakui sebagai kuasa hukum, justru mendapat hukuman lebih berat daripada kliennya?" katanya.
Kasus ini berawal ketika Razman mendampingi Iqlima Kim yang mengaku mengalami pelecehan oleh Hotman Paris.
Namun Razman kemudian menuding Hotman memiliki kelainan seksual—pernyataan yang membuat Hotman melaporkannya ke Bareskrim Polri.
Perseteruan dua pengacara ini menjadi salah satu konflik hukum yang paling banyak menyita perhatian publik sepanjang 2025.*
(tm/dh)
MEDAN Mantan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust KaroKaro, didakwa melakukan tin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan gugatan perdata yang diajukan Hj. Kana, warga Desa Sepatin, Kabupaten Kutai Kartanegara, terhadap SKK Migas dan Pert
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memberikan perhatian khusus kepada dua bersaudara yatim piatu, Rafa
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, meninjau langsung kondisi Jalan Perintis Kemerdekaan di Kecamatan Ga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Istana Ke
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma&039ruf Cahyono, sebagai tersangka k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/6/2026). Dal
NASIONAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengapresiasi bantuan keuangan antardae
NASIONAL
JAKARTA Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat, ny
NASIONAL
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta empat perusahaan galian C yang beroperasi di Kecamatan Galang menghentikan a
PEMERINTAHAN