Komisi Percepatan Reformasi Polri mulai menghimpun masukan dari berbagai kalangan untuk merumuskan rekomendasi reformasi kepolisian yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. (Foto: ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
"Jurnalis bukan pihak yang harus dicurigai. Aparat perlu memahami batasan dan menghormati kerja-kerja jurnalistik," katanya.
Sekjen AJI Indonesia menilai reformasi Polri tidak boleh berhenti pada perubahan administratif.
Ia menekankan perlunya pembenahan struktural untuk menghapus pola kekerasan dan kriminalisasi jurnalis.
"Kami masih melihat praktik kriminalisasi dan pelanggaran etika aparat. Mekanisme pengaduan harus diperkuat agar berjalan efektif," ujarnya.
Perwakilan IJTI menekankan pentingnya perbaikan komunikasi publik Polri.
Mereka menilai banyak kebijakan publik yang tidak tersampaikan dengan tepat akibat lemahnya koordinasi Humas.
"Informasi dari Polri kerap simpang siur. Reformasi harus menyasar penguatan kapasitas komunikasi publik," ujarnya.
Menutup dialog, Badrodin Haiti menegaskan seluruh masukan komunitas pers akan menjadi bagian inti dalam rekomendasi reformasi Polri.
"Pers adalah mata publik. Suara komunitas pers tidak akan kami abaikan," katanya.
Audiensi ini menjadi langkah awal kolaborasi antara KPRP dan komunitas pers untuk memastikan reformasi Polri berjalan transparan, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.*