Diduga Jual Jabatan Rp120 Juta, DPRD Medan Desak Kasus Eks Camat Dibawa ke Ranah Pidana
MEDAN Anggota Komisi I DPRD Kota Medan Robi Barus meminta dugaan jual beli jabatan yang menyeret eks Camat Medan Timur Fernanda diusut s
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mulai menghimpun masukan dari berbagai kalangan untuk merumuskan rekomendasi reformasi kepolisian yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu kelompok yang diajak berdialog adalah komunitas pers, yang diundang dalam audiensi di Ruang Aspirasi Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 26 November 2025.
Pertemuan ini dihadiri organisasi pers, pimpinan media, serta pegiat kebebasan pers. Dari PWI Pusat tampak Ketua Bidang Hukum Anrico Pasaribu, Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM Aiman Wicaksono, dan sejumlah anggota Dewan Pakar.Baca Juga:
Audiensi dipandu anggota KPRP, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, bersama Jenderal Pol (Purn) Idham Aziz dan Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri.
Badrodin menyebut komunitas pers sebagai pihak yang paling sering bersinggungan dengan aparat di lapangan, sehingga masukannya menjadi komponen penting dalam pembenahan Polri.
"Pers merupakan elemen yang paling banyak berinteraksi dengan kepolisian. Karena itu pandangan dan kritik dari komunitas pers sangat penting bagi kerja reformasi ini," ujar Badrodin.
Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM PWI Pusat, Aiman Wicaksono, menegaskan bahwa reformasi Polri harus memprioritaskan perlindungan jurnalis dan kebebasan pers sebagai bagian dari kualitas demokrasi.
"Masih banyak jurnalis mengalami intimidasi saat bertugas. Reformasi Polri harus menghadirkan SOP yang jelas dan melindungi kerja jurnalistik. Jurnalis bukan musuh, melainkan mitra demokrasi," kata Aiman.
Ia menyebut kepastian hukum sebagai fondasi utama pemulihan kepercayaan publik kepada kepolisian.
"Tanpa kepastian hukum, keadilan sulit dicapai dan kepercayaan publik tidak akan pulih," ujarnya.
Perwakilan LBH Pers menyoroti perlunya revisi prosedur operasi standar (SOP) interaksi polisi dengan jurnalis.
Menurut mereka, pelatihan pemahaman peran pers harus menjadi agenda rutin di internal Polri.
MEDAN Anggota Komisi I DPRD Kota Medan Robi Barus meminta dugaan jual beli jabatan yang menyeret eks Camat Medan Timur Fernanda diusut s
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa melakukan kunjungan kerja ke Makodim 0208/Asahan, Senin (10/8/2026). Dalam kun
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Sebanyak 170 mahasiswa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan diterjunkan untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata
PENDIDIKAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai resmi menerapkan Core Values ASN BerAKHLAK sebagai pedoman budaya kerja bagi seluruh aparatur si
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai resmi meluncurkan logo city branding Tanjungbalai Kota Kerang. Branding baru ini diharapkan me
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilainya belum maksimal.
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Puskesmas Medan Labuhan melakukan penelusuran atau tracing Tuberkulosis (TBC) sekaligus pemeriksaan ke
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat pembangunan di empat kabupaten di Kepulauan Nias yang masih masuk kat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar rincian aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi melantik dan memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan puluhan pejabat Eselon II serta
HUKUM DAN KRIMINAL