Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Dorong Kasus Andrie Yunus Diadili di Peradilan Umum
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, mendorong agar penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait aduan yang dilayangkan oleh saksi kasus dugaan korupsi Linda Susanti terhadap penyidik KPK ke Bareskrim Polri.
Aduan itu terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyitaan dokumen terkait perkara mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya baru mengetahui kabar tersebut dari media.Baca Juga:
"Kami mendapatkan informasi adanya pelaporan kepada KPK dari saudara LS (Linda Susanti) terkait perkara saudara HH (Hasbi Hasan)," ujar Budi di Jakarta, Jumat, 28 November 2025.
Budi menegaskan, penyitaan dokumen yang dilakukan KPK sudah sesuai prosedur.
Ia mengungkap dugaan adanya dokumen palsu yang dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab.
"Dalam perkara HH, KPK melakukan penyitaan sejumlah dokumen. Kemudian dari Berita Acara Penyitaan tersebut, diduga ada yang dipalsukan oleh oknum tertentu," kata Budi.
Menurut Budi, dokumen yang dipalsukan tersebut diklaim berisi aset berupa uang dan emas milik Linda Susanti.
KPK meminta masyarakat lebih berhati-hati terhadap dugaan penipuan, pemerasan, dan pengaturan perkara.
"Kami sekaligus mengimbau masyarakat melalui media untuk selalu waspada dengan modus dugaan penipuan, pemerasan, dan pengaturan perkara," tambahnya.
Aduan resmi dilakukan pada 18 November 2025 oleh pengacara Linda Susanti, Deolipa Yumara.
Dalam tanda terima aduan disebutkan penyidik KPK diduga menyalahgunakan wewenang terkait penyitaan dokumen yang kemudian dipalsukan.*
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, mendorong agar penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/1/HK.01.03/MP/2026 untuk mengatur pelaksanaan keg
PARIWISATA
MEDAN Menyambut mudik Lebaran 2026, Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak memberikan solusi bagi warga yang khawatir terha
NASIONAL
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Polri untuk mengungkap akt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memastikan pasokan komoditas pangan strategis atau sembako untuk perayaan Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah dalam kond
EKONOMI
MEDAN Seorang pria berinisial MF (41), yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan 19, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Senyum bahagia dan tawa ceria mengisi lantai 3 Ramayana Teladan, Medan, saat 400 anak yatim dan dhuafa memilih pakaian Lebaran imp
PEMERINTAHAN
MEDAN Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menyediakan layanan kese
NASIONAL
RANTAUPRAPAT Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut telah menetapkan Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kas B
HUKUM DAN KRIMINAL