Isu Uang Berkoper-Koper untuk Mediasi Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Bantah: Kalau Ada, Ayo Diperiksa!

JAKARTA — Pakar telematika Roy Suryo membantah keras rumor yang beredar terkait adanya uang berkoper-koper yang disiapkan untuk dirinya, pakar forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar, dan dokter Tifauzia Tyassuma.

Isu itu dikaitkan dengan kemungkinan mediasi mereka dengan pihak mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu.

Dalam kanal YouTube Forum Keadilan, Sabtu (29/11/2025), Roy menegaskan tidak benar menerima uang apa pun.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo 3 Kali Ampuni Vonis Koruptor, Otto Hasibuan: Jangan Sampai Orang Tak Bersalah Dihukum

Ia bahkan menantang pihak yang menyebarkan rumor agar membuktikan kebenarannya.

"Saya, sih, tidak menantang diperiksa karena itu kurang ajar banget. Kalau ada, ngapain juga memeriksa," ujar Roy.

"Kalau ada koper-koper tadi, ayo kita periksa. Kami benar-benar tidak ada pretensi apa pun."

Roy menekankan bahwa persoalan ini bukan tentang permintaan maaf, melainkan keaslian ijazah Jokowi.

Ia menegaskan bahwa trio RRT menolak upaya mediasi dengan pihak Jokowi.

Pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Hery Firmansyah, menjelaskan risiko bagi RRT jika menyetujui mediasi.

Menurut Hery, mediasi penal hanya dapat dilakukan dalam beberapa tahap kasus, namun tidak untuk kasus dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, tindak pidana terhadap nyawa, narkotika, atau tindak pidana khusus lainnya.

"Kalau mereka menempuh jalur mediasi, publik akan melihat protagonisnya adalah Pak Jokowi dan pihak Roy berada di posisi antagonis," kata Hery.

Ia menambahkan, masyarakat bisa mempertanyakan kenapa kasus yang telah berjalan berbulan-bulan akhirnya selesai melalui mediasi.

Hery menekankan bahwa keputusan menerima atau menolak mediasi adalah pilihan RRT, namun tetap memiliki konsekuensi hukum dan tanggung jawab moral terhadap publik.

"Bagaimanapun, kami berharap ada pertanggungjawaban hukum dan konsekuensi dari keputusan mereka," ujar Hery.*

(tb/ad)

Presiden Prabowo 3 Kali Ampuni Vonis Koruptor, Otto Hasibuan: Jangan Sampai Orang Tak Bersalah Dihukum

Kayu Gelondongan Berserakan Usai Banjir Sumatera, Kemenhut: Ada Pohon Lapuk, Ada Dugaan Penebangan Ilegal

KPK Tegaskan Dugaan Pemalsuan Dokumen Aset Kasus Hasbi Hasan, Laporan Penggelapan Aset Rp600 Miliar Tidak Benar

Kemenkum Resmikan Posbankum di Seluruh Desa dan Kelurahan Gorontalo

Jokowi Bantah Pernah Meresmikan Bandara IMIP: “Semua yang Tidak Baik Selalu Ditarik ke Saya”

Kanwil Kementerian Hukum Bali Dorong Optimalisasi Akses Keadilan Lewat Sosialisasi Posbakum dan Peran Paralegal di Kecamatan Pupuan