Memaknai HUT ke-81 RI, Wali Kota Medan Rico Waas Tekankan Pelayanan Publik dan Pembangunan SDM
MEDAN Pemerintah Kota Medan berkomitmen terus membenahi berbagai sektor pelayanan dasar masyarakat dalam memaknai Kemerdekaan Republik I
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Mantan Direktur Kebijakan Bakamla dan mantan Asisten Komisioner KASN, IGN Agung Yuliarta Endrawan, menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 121/PUU-XXII/2024 sebagai titik balik penting bagi sistem pengawasan merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia.
"Putusan ini bukan sekadar koreksi norma, tetapi mandat konstitusional untuk memperkuat manajemen ASN secara menyeluruh," kata Agung dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Agung menjelaskan, putusan MK yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada 16 Oktober 2025 menegaskan bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf d UU 20/2023 tentang ASN bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pengawasan sistem merit wajib dilakukan oleh lembaga independen.Baca Juga:
Menurut Agung, hadirnya mekanisme check and balances dari lembaga eksternal yang benar-benar independen penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam manajemen ASN.
MK memberi tenggat waktu maksimal dua tahun bagi pemerintah untuk menindaklanjuti keputusan ini.
Dari perspektif hukum administrasi, penguatan lembaga pengawas merit sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti legalitas, perlindungan HAM, keterbukaan, kepastian hukum, dan larangan penyalahgunaan wewenang.
Menurut Agung, prinsip-prinsip ini hanya dapat ditegakkan dengan lembaga independen yang memastikan proses manajemen ASN berjalan objektif dan profesional.
Agung menyoroti kelemahan Komisi ASN sebelumnya, yang bukan terletak pada nama, tetapi pada desain kelembagaannya.
Beberapa hambatan yang muncul antara lain: anggaran berada di bawah kementerian lain, tidak adanya Sekretaris Jenderal, keterbatasan akses data kepegawaian, lemahnya daya paksa rekomendasi, hingga potensi intervensi politik dalam mutasi dan promosi jabatan.
Ia mencontohkan negara lain yang sukses mengelola lembaga pengawas merit, seperti Inggris, Thailand, Filipina, dan Amerika Serikat.
Kunci efektivitas bukan nama lembaga, tetapi struktur, kedudukan, dan kewenangan.
Ia menekankan bahwa anggota lembaga harus memiliki kedudukan setingkat menteri agar benar-benar independen dan bebas dari tekanan politik.
MEDAN Pemerintah Kota Medan berkomitmen terus membenahi berbagai sektor pelayanan dasar masyarakat dalam memaknai Kemerdekaan Republik I
PEMERINTAHAN
TANGERANG Partai Hanura mulai mengubah strategi menghadapi Pemilu 2029. Partai tersebut menilai kemenangan dalam kontestasi politik lima
POLITIK
ASAHAN Polisi menangkap seorang pria berinisial RIS yang diduga terlibat dalam kasus tewasnya pemuda berinisial DP (22) di Kabupaten Asa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple belum meluncurkan iPhone 18, tetapi bocoran mengenai generasi iPhone yang diperkirakan hadir dua tahun lagi sudah mulai be
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memahami kekecewaan pemain dan publik sepak bola nasional setelah skuad Garuda tersingkir
OLAHRAGA
JAKARTA Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melakukan penyederhanaan atau streamlining terhadap ratusan perusahaan Badan Usaha Mil
EKONOMI
DELI SERDANG Tiga kepala kepolisian sektor (Kapolsek) di jajaran Polresta Deli Serdang mengalami mutasi. Pergeseran jabatan tersebut mel
NASIONAL
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kebakaran Gedung Dinas Teknis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta tidak
PERISTIWA
JAKARTA Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) Hashim Djojohadikusumo mengukuhkan 20 organisasi kemasyarakatan ata
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menargetkan sedikitnya 50 hingga 100 unit bangunan baru program Sekolah Rakyat mulai aktif beroperasi pada akhir Agus
PENDIDIKAN