Rico Waas Kukuhkan Mantan Pemain PSMS: Saatnya Legenda Bangkitkan Sepak Bola Medan
MEDAN Semangat menghidupkan kembali kejayaan sepak bola Medan membara di Stadion Kebun Bunga, Minggu 14/6/2026. Wali Kota Medan Rico T
OLAHRAGA
JAKARTA — Mantan Direktur Kebijakan Bakamla dan mantan Asisten Komisioner KASN, IGN Agung Yuliarta Endrawan, menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 121/PUU-XXII/2024 sebagai titik balik penting bagi sistem pengawasan merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia.
"Putusan ini bukan sekadar koreksi norma, tetapi mandat konstitusional untuk memperkuat manajemen ASN secara menyeluruh," kata Agung dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Agung menjelaskan, putusan MK yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada 16 Oktober 2025 menegaskan bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf d UU 20/2023 tentang ASN bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pengawasan sistem merit wajib dilakukan oleh lembaga independen.Baca Juga:
Menurut Agung, hadirnya mekanisme check and balances dari lembaga eksternal yang benar-benar independen penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam manajemen ASN.
MK memberi tenggat waktu maksimal dua tahun bagi pemerintah untuk menindaklanjuti keputusan ini.
Dari perspektif hukum administrasi, penguatan lembaga pengawas merit sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti legalitas, perlindungan HAM, keterbukaan, kepastian hukum, dan larangan penyalahgunaan wewenang.
Menurut Agung, prinsip-prinsip ini hanya dapat ditegakkan dengan lembaga independen yang memastikan proses manajemen ASN berjalan objektif dan profesional.
Agung menyoroti kelemahan Komisi ASN sebelumnya, yang bukan terletak pada nama, tetapi pada desain kelembagaannya.
Beberapa hambatan yang muncul antara lain: anggaran berada di bawah kementerian lain, tidak adanya Sekretaris Jenderal, keterbatasan akses data kepegawaian, lemahnya daya paksa rekomendasi, hingga potensi intervensi politik dalam mutasi dan promosi jabatan.
Ia mencontohkan negara lain yang sukses mengelola lembaga pengawas merit, seperti Inggris, Thailand, Filipina, dan Amerika Serikat.
Kunci efektivitas bukan nama lembaga, tetapi struktur, kedudukan, dan kewenangan.
Ia menekankan bahwa anggota lembaga harus memiliki kedudukan setingkat menteri agar benar-benar independen dan bebas dari tekanan politik.
MEDAN Semangat menghidupkan kembali kejayaan sepak bola Medan membara di Stadion Kebun Bunga, Minggu 14/6/2026. Wali Kota Medan Rico T
OLAHRAGA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memuji kemandirian dan kekuatan Aisyiyah Kota Medan saat menghadiri Milad ke109 sekaligu
POLITIK
DELISERDANG Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, meninjau pengembangan agribisnis aren di Pesan
POLITIK
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Partai Amanat Nasional PAN ikut mendorong lebih banyak progra
POLITIK
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyatakan belum membahas usulan menjadikan gula pasir sebagai salah satu komponen dalam program bantuan pangan nasio
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanue
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian
NASIONAL
MEDAN Rupiah saat ini menjadi mata uang resmi yang digunakan masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, jauh sebelum Ru
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan me
EKONOMI