Makna Spiritual Idul Fitri: Jangan Hanya Pakaian Baru dan Hidangan, Lakukan Muhasabah
BANDA ACEH Mudir Pondok Tahfizd Ihya&039ul Qur&039an (PTIQ) Blang Oi, Ustaz Abdurrahim Abu Zubaidah, mengajak umat Islam tidak hanya
AGAMA
NIAS SELATAN – Penanganan dugaan tindak pidana pungutan liar (pungli) Dana Dacil Tahun 2025 di Kabupaten Nias Selatan masih berstatus penyelidikan atau "lidik".
Meski 32 pihak terkait telah diperiksa oleh Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Nias Selatan, alat bukti perbuatan melawan hukum dinyatakan belum terpenuhi.
Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Nias Selatan, Lintong Samuel, S.H., saat wawancara eksklusif di ruang kerjanya, Senin (8/12/2025), didampingi Jaksa Forguson Gea, S.H.Baca Juga:
"Sampai saat ini, kami masih belum menemukan alat bukti yang cukup. Beberapa pihak yang kami panggil, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Nurhayati Telaumbanua, Kabid SMP Haogo Gamuata Ndruru, Kabid SD Kornelius Duha, dan Sekretaris Dinas Pendidikan Elisama Lase, telah diperiksa. Termasuk guru-guru terkait seperti Liusman Ndruru, S.Sos., M.Si, dan Fagoloʻsi Laia," ujar Lintong.
Lintong menambahkan, pihaknya menghadapi kendala karena beberapa saksi tidak hadir saat dipanggil.
Selain itu, sebagian alat bukti yang diserahkan, menurut keterangan pihak terkait, diklaim sebagai pembayaran utang atau pemalsuan tanda tangan.
Contohnya, Kepala SD Negeri Tobhil, Budilia Halawa, membantah menerima pungutan Dana Dacil, dan mengakui uang yang diterima berasal dari transfer untuk membayar utang.
Sementara Guru SD Foikhugaga, Sibearo Giawa, membantah ikut menandatangani surat laporan ke kejaksaan.
"Soal keabsahan tanda tangan yang diklaim dipalsukan, akan kami uji di laboratorium forensik," tambah Lintong.
Sementara itu, Liusman Ndruru, pelapor, menegaskan pihaknya telah menyerahkan bukti transferan, video, dan percakapan WhatsApp yang menguatkan dugaan pungli.
Ia mempertanyakan mengapa kejaksaan menyatakan alat bukti belum lengkap.
"Kami sudah kooperatif, terkadang tidak hadir karena kendala transportasi dan cuaca," ujar Ndruru.
Ia berharap Kejari Nias Selatan di bawah kepemimpinan Edmon Novvary Purba, S.H., M.H., bersikap tegas, transparan, dan profesional dalam menangani kasus ini.
Tokoh pemerhati pendidikan Nias Selatan, Ts. Laia, menilai lambatnya proses ini membingungkan masyarakat.
"Sudah 32 orang diperiksa, masa belum ada bukti awal yang jelas? Kalau memang tidak ada bukti, sebaiknya kasus ini dihentikan agar tidak menjadi bola panas di tengah masyarakat," ujar Laia.
Hingga saat ini, Kejari Nias Selatan masih memproses penyelidikan dan belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pungli Dana Dacil tersebut.*
(ad)
BANDA ACEH Mudir Pondok Tahfizd Ihya&039ul Qur&039an (PTIQ) Blang Oi, Ustaz Abdurrahim Abu Zubaidah, mengajak umat Islam tidak hanya
AGAMA
BANDA ACEH Ribuan warga Banda Aceh dan sekitarnya memadati jalanjalan protokol kota untuk mengikuti Pawai Takbir Idul Fitri 1447 Hijria
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Ribuan masyarakat Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, memad
NASIONAL
MEDAN Memasuki hari kedua Idul Fitri 1447 Hijriah, Minggu (22/03/2026), Plaza Medan Fair dipadati pengunjung yang ingin menghabiskan wak
NASIONAL
ACEH TAMIANG Presiden Prabowo Subianto melaksanakan Salat Idul Fitri 1447 Hijriah bersama warga di Masjid Darussalam, Desa Simpang Empat
NASIONAL
ACEH TAMIANG Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemulihan pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, telah mencapai
NASIONAL
ACEH TAMIANG Presiden Prabowo Subianto melaksanakan Salat Idul Fitri di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu, 21 Maret 2026. Kehadiran Pr
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Ribuan warga memadati Masjid Agung Al Abror, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, untuk melaksanakan Salat Idul Fitri, Sabtu
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau dikenal Mualem, membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada warga melalui timnya di Meuligo
NASIONAL
ACEH TAMIANG Menutup bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, bersama Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavi
PEMERINTAHAN