Bapenda Batu Bara Uji Coba Virtual Account Pajak Daerah, Dorong Digitalisasi dan Tingkatkan PAD
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
JAKARTA, — Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama, menanggapi kritik keras dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) jika tidak segera memperbaiki kinerjanya.
Djaka mengakui adanya masalah dalam citra institusinya, terutama terkait tudingan sebagai sarang pungutan liar (pungli), dan berjanji akan segera melakukan pembenahan.
Menurut Djaka, langkah pertama yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja Bea Cukai adalah dengan fokus pada perbaikan sumber daya manusia (SDM) di lingkup institusinya.Baca Juga:
Djaka menyatakan bahwa dia akan berupaya keras untuk menghilangkan citra negatif yang selama ini melekat pada Bea Cukai, terutama terkait dengan pungli yang kerap dikaitkan dengan instansi ini.
"Mulai dari SDM-nya, dari alat peralatannya, hingga citra masyarakat yang menyebut Bea Cukai sebagai sarang pungli. Semua itu akan kami benahi, sedikit demi sedikit," ujar Djaka dengan tegas saat ditemui di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Bea Cukai harus segera memperbaiki kinerjanya, atau menghadapi risiko dibekukan.
Purbaya mengungkapkan bahwa selama ini banyak laporan terkait dugaan pungutan liar di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh Bea Cukai.
Dia juga memberikan waktu selama satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menilai kinerja Bea Cukai dan meminta agar instansi tersebut benar-benar memperbaiki kualitas pelayanannya.
"Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki performanya, kita akan bekukan. Artinya, 16.000 pegawai Bea Cukai akan dirumahkan. Tapi saya meminta waktu satu tahun kepada Presiden untuk melakukan perbaikan," ujar Purbaya pada acara Rapimnas KADIN 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).
Ancaman tersebut mencuat sebagai respons terhadap beberapa laporan mengenai potensi penyimpangan di tubuh DJBC, yang semakin menambah kekhawatiran akan citra buruk instansi pemerintahan ini.
Djaka Budi Utama mengingatkan kembali bahwa sejarah kelam yang pernah menimpa Bea Cukai pada era Presiden Soeharto (1985–1995), ketika instansi ini sempat dibekukan karena terjerat isu korupsi dan pungli, tidak boleh terulang lagi.
Djaka menegaskan bahwa tidak ingin kejadian serupa terjadi di masa kepemimpinan saat ini.
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple kembali mengejutkan pasar perangkat komputasi dengan meluncurkan MacBook Neo, laptop Mac termurah yang dibanderol mulai 599
SAINS DAN TEKNOLOGI
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah akan memberikan pendampingan menyeluruh bagi korban kasus pelece
NASIONAL
JAKARTA Pasal 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, advokat Moratu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta syarat pendidikan minimal calon anggota legislatif ditingkat
POLITIK
MEDAN Polemik mengenai masa depan guru nonAparatur Sipil Negara (nonASN) atau guru honorer pada 2027 mencuat setelah terbitnya Surat E
PENDIDIKAN