Sasar Hotel Hingga Karaoke Wali Kota Tanjungbalai Pimpin Razia Narkoba, 27 Orang Diangkut
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tanjungbalai menggelar razia atau operasi t
PEMERINTAHAN
MEDAN — Polemik mengenai masa depan guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) atau guru honorer pada 2027 mencuat setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-ASN.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait implementasi kebijakan tersebut.
"Kita masih menunggu dari Kemenpan-RB bagaimana prosedur atau bahasa mengenai itu. Sejauh ini Pemprov belum ada petunjuk teknis," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Sumut, Chusnul Fanany Sitorus, Jumat, 15 Mei 2026.Baca Juga:
Ia menyebutkan, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu di lingkungan Pemprov Sumut mencapai sekitar 11 ribu orang
Namun, data rinci mengenai jumlah guru honorer tidak disebutkan secara spesifik karena berada di masing-masing organisasi perangkat daerah.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada kebijakan penghentian guru non-ASN pada 2027.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyebut isu tersebut merupakan kesalahpahaman.
"Tidak ada sama sekali pernyataan itu. Yang dilakukan pemerintah adalah penataan tenaga non-ASN secara bertahap sesuai Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023," kata Nunuk dalam keterangan resmi, dikutip Senin, 11 Mei 2026.
Nunuk menjelaskan, masa transisi penataan tenaga non-ASN berlangsung hingga 31 Desember 2026 dan ditujukan untuk penyesuaian sistem administrasi kepegawaian, bukan penghentian penugasan guru.
Ia juga menegaskan masih banyak sekolah yang membutuhkan dukungan guru non-ASN, sehingga pemerintah tetap memastikan mereka dapat menjalankan tugas selama masa transisi, sambil melakukan pemetaan kebutuhan guru secara nasional.*
(d/ad)
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tanjungbalai menggelar razia atau operasi t
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melantik dan mengambil sumpah 12 pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsi
PEMERINTAHAN
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan pada Jumat (2/10/2026) terpantau masuk kategori tidak sehat. Berdasarkan data indeks kualitas udara, Me
KESEHATAN
JAKARTA Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Muhammad Rullyandi, ahli hukum tata negara yang diajukan relawan Militan Gibran 08 Nusantar
POLITIK
JAKARTA Tim kuasa hukum Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa kembali meminta Joko Widodo (Jokowi) dihadirkan dalam persidangan perkara dugaan
POLITIK
JAKARTA Luky Alfirman resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) pada Kamis (1/10/2026). Bersamaan
NASIONAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran nasional mengalami pergerakan pada Jumat (2/10/2026). Berdasarkan data
EKONOMI
KUALA LUMPUR Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) meminta FIFA memberikan klarifikasi terkait perubahan waktu tambahan atau injury time dala
OLAHRAGA
MEDAN Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan Stadion Teladan Medan sebagai lokasi pembukaan Muktamar ke49 Muhammadiyah dan &039Ais
NASIONAL