TNI Respons Film “Pesta Babi”: Jangan Benturkan Masyarakat dan Program Pemerintah
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG – Ngatijo (57), pemilik Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, menegaskan tidak ada praktik pungutan liar (pungli) terhadap para pekerja dapur MBG.
Hal ini disampaikan Ngatijo saat memberikan klarifikasi kepada media di kediamannya, Jumat (14/11/2025).
Menurut Ngatijo, biaya sebesar Rp400.000 yang sebelumnya dibayarkan oleh 46 pekerja digunakan untuk membeli seragam tiga lembar senilai Rp250.000, biaya makan dan snack bimtek Rp100.000, serta biaya sertifikat penjamah Rp50.000.Baca Juga:
Namun, tidak semua calon pekerja membayar lunas.
"Karena merasa iba dengan keadaan mereka, saya gratiskan semuanya dan uang yang dibayar di muka dikembalikan utuh," terang Ngatijo.
Salah satu pekerja MBG, Ayu Lestari (25), membenarkan pernyataan tersebut.
"Kami dari awal sudah bermusyawarah untuk membeli seragam dan biaya bimtek, tapi karena saya tidak ada uang, semuanya digratiskan oleh Pak Ngatijo," ujarnya.
Ngatijo juga menekankan, seragam dan biaya bimtek awalnya dibeli secara swadaya karena anggaran pemerintah tidak tersedia dan dapur MBG saat itu masih dalam tahap pembangunan.
"Harapan saya, jangan menyebarkan berita sepihak sebelum konfirmasi langsung kepada saya agar tidak merusak citra Program Makan Bergizi Gratis yang digaungkan Presiden Prabowo demi meningkatkan kesehatan dan kecerdasan generasi penerus anak-anak bangsa," pungkas Ngatijo.
Program MBG sendiri bertujuan memberikan akses makanan bergizi bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kesehatan anak-anak di Bandar Lampung.*
(ad)
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL