TNI Respons Film “Pesta Babi”: Jangan Benturkan Masyarakat dan Program Pemerintah
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA, — Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama, menanggapi kritik keras dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) jika tidak segera memperbaiki kinerjanya.
Djaka mengakui adanya masalah dalam citra institusinya, terutama terkait tudingan sebagai sarang pungutan liar (pungli), dan berjanji akan segera melakukan pembenahan.
Menurut Djaka, langkah pertama yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja Bea Cukai adalah dengan fokus pada perbaikan sumber daya manusia (SDM) di lingkup institusinya.Baca Juga:
Djaka menyatakan bahwa dia akan berupaya keras untuk menghilangkan citra negatif yang selama ini melekat pada Bea Cukai, terutama terkait dengan pungli yang kerap dikaitkan dengan instansi ini.
"Mulai dari SDM-nya, dari alat peralatannya, hingga citra masyarakat yang menyebut Bea Cukai sebagai sarang pungli. Semua itu akan kami benahi, sedikit demi sedikit," ujar Djaka dengan tegas saat ditemui di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Bea Cukai harus segera memperbaiki kinerjanya, atau menghadapi risiko dibekukan.
Purbaya mengungkapkan bahwa selama ini banyak laporan terkait dugaan pungutan liar di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh Bea Cukai.
Dia juga memberikan waktu selama satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menilai kinerja Bea Cukai dan meminta agar instansi tersebut benar-benar memperbaiki kualitas pelayanannya.
"Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki performanya, kita akan bekukan. Artinya, 16.000 pegawai Bea Cukai akan dirumahkan. Tapi saya meminta waktu satu tahun kepada Presiden untuk melakukan perbaikan," ujar Purbaya pada acara Rapimnas KADIN 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).
Ancaman tersebut mencuat sebagai respons terhadap beberapa laporan mengenai potensi penyimpangan di tubuh DJBC, yang semakin menambah kekhawatiran akan citra buruk instansi pemerintahan ini.
Djaka Budi Utama mengingatkan kembali bahwa sejarah kelam yang pernah menimpa Bea Cukai pada era Presiden Soeharto (1985–1995), ketika instansi ini sempat dibekukan karena terjerat isu korupsi dan pungli, tidak boleh terulang lagi.
Djaka menegaskan bahwa tidak ingin kejadian serupa terjadi di masa kepemimpinan saat ini.
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL