Prabowo Ngaku Berkali-kali Mau Disogok Koruptor: Jangankan Menteri, Saya Juga
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan praktik suap masih terjadi di Indonesia dan dinilai telah merusak sejumlah institusi pemer
NASIONAL
JAKARTA – Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" karya Dandhy Laksono dan kawan-kawan yang memotret isu konflik lahan di Papua Selatan.
Film tersebut menyoroti dampak proyek strategis nasional (PSN) di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi yang disebut berdampak pada masyarakat adat suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu.
Dalam narasinya, film itu menggambarkan hilangnya ruang hidup masyarakat adat akibat ekspansi perkebunan tebu, sawit, hingga proyek lumbung pangan dan bioetanol berskala besar, serta menampilkan simbol perlawanan warga berupa "salib merah".Baca Juga:
Menanggapi hal tersebut, Tri Purwanto meminta publik tidak terjebak pada narasi sepihak yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat dan mengganggu program pemerintah.
"Jangan sampai narasi-narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua," kata Tri, Jumat (15/5/2026).
Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilah informasi yang beredar, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif di Papua.
Menurut Tri, setiap karya film yang dipublikasikan kepada publik wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, termasuk memperoleh Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).
"Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat," ujarnya.
Tri menambahkan, stabilitas keamanan di Papua harus tetap dijaga di tengah berlangsungnya berbagai program pembangunan.
Karena itu, ia meminta agar ruang diskusi terkait isu Papua dilakukan melalui forum yang edukatif dan legal.
"Kami mengimbau agar ruang-ruang diskusi dialihkan pada forum yang lebih edukatif, legal, dan konstruktif," katanya.
Ia juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, serta seluruh elemen di Papua untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat mengganggu keamanan.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan praktik suap masih terjadi di Indonesia dan dinilai telah merusak sejumlah institusi pemer
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menyelamatkan sekitar Rp52 triliun dalam dua tahun melalui rangkaian penertiba
NASIONAL
JAKARTA Pengamat politik Ubedilah Badrun menilai peluang gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkam
POLITIK
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih menilai gugatan yang diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gi
POLITIK
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (6/10/2026). Rupiah naik 18 poin at
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Selasa (6/10/2026). IHSG naik 74,07 poin atau 1,21 persen ke l
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mengambil langkah proaktif untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli) di bali
NASIONAL
BINJAI Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi meninjau langsung proses perbaikan Jalan Diponegoro, Kelurahan Rambung, Kecamatan Binjai Sela
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan bermasalah dalam pemeriksaan admin
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dalam pengelolaan berbagai progra
PEMERINTAHAN