TNI Respons Film “Pesta Babi”: Jangan Benturkan Masyarakat dan Program Pemerintah
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
KUPANG – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasional, termasuk dalam pengelolaan sektor perkebunan seperti sawit yang dinilai harus menerapkan pola inti-plasma dengan keterlibatan masyarakat secara dominan.
Dalam kuliah umum di STIKOM Uyelindo Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat, 15 Mei 2026, Zulkifli Hasan atau Zulhas menekankan bahwa kepemilikan dan pengelolaan ekonomi tidak boleh hanya terkonsentrasi pada kelompok besar atau konglomerasi.
"Termasuk sawit yang kebun besar dibuat inti plasma. Rakyat 80 persen. Pengusaha besar tidak boleh semua. Usaha rakyat, ownership itu rakyat, bukan konglomerasi," kata Zulhas.Baca Juga:
Ia menyebut, perubahan sistem ekonomi sejak era reformasi yang cenderung berbasis pasar bebas telah membuat pelaku bermodal besar lebih mudah menguasai sektor strategis.
Kondisi tersebut, menurut dia, harus dikoreksi agar keberpihakan terhadap rakyat kembali diperkuat.
"Inilah yang dikembalikan, diluruskan oleh Pak Prabowo," ujarnya.
Zulhas menegaskan penguatan ekonomi rakyat menjadi fokus pemerintah, terutama melalui sektor pangan, peternakan, dan perkebunan, agar masyarakat kecil mendapatkan manfaat yang lebih besar dari aktivitas ekonomi nasional.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja petani.
Penggunaan teknologi dinilai mampu memangkas biaya produksi secara signifikan.
"Kalau panen padi itu memerlukan tenaga manusia 24 orang satu hari, kalau teknologi satu hari 24 hektare," kata dia.
Teknologi tersebut, lanjut Zulhas, tidak hanya digunakan dalam proses panen, tetapi juga dalam pemupukan hingga penyiraman dengan bantuan drone dan sistem pertanian modern lainnya.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap pengembangan kampus berbasis teknologi informasi.
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL