Zulhas: Sawit Tak Boleh Dikuasai Konglomerasi, Rakyat Harus Jadi Pemilik

KUPANG – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasional, termasuk dalam pengelolaan sektor perkebunan seperti sawit yang dinilai harus menerapkan pola inti-plasma dengan keterlibatan masyarakat secara dominan.

Dalam kuliah umum di STIKOM Uyelindo Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat, 15 Mei 2026, Zulkifli Hasan atau Zulhas menekankan bahwa kepemilikan dan pengelolaan ekonomi tidak boleh hanya terkonsentrasi pada kelompok besar atau konglomerasi.

"Termasuk sawit yang kebun besar dibuat inti plasma. Rakyat 80 persen. Pengusaha besar tidak boleh semua. Usaha rakyat, ownership itu rakyat, bukan konglomerasi," kata Zulhas.

Baca Juga:

• Cuma Rp10 Juta, MacBook Neo Disebut Bisa Bikin MacBook Pro Terancam

Ia menyebut, perubahan sistem ekonomi sejak era reformasi yang cenderung berbasis pasar bebas telah membuat pelaku bermodal besar lebih mudah menguasai sektor strategis.

Kondisi tersebut, menurut dia, harus dikoreksi agar keberpihakan terhadap rakyat kembali diperkuat.

"Inilah yang dikembalikan, diluruskan oleh Pak Prabowo," ujarnya.

Zulhas menegaskan penguatan ekonomi rakyat menjadi fokus pemerintah, terutama melalui sektor pangan, peternakan, dan perkebunan, agar masyarakat kecil mendapatkan manfaat yang lebih besar dari aktivitas ekonomi nasional.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja petani.

Penggunaan teknologi dinilai mampu memangkas biaya produksi secara signifikan.

"Kalau panen padi itu memerlukan tenaga manusia 24 orang satu hari, kalau teknologi satu hari 24 hektare," kata dia.

Teknologi tersebut, lanjut Zulhas, tidak hanya digunakan dalam proses panen, tetapi juga dalam pemupukan hingga penyiraman dengan bantuan drone dan sistem pertanian modern lainnya.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap pengembangan kampus berbasis teknologi informasi.

Di sisi lain, Zulhas menyinggung kebijakan pemerintah terkait pembiayaan usaha rakyat.

Ia menyebut pemerintah tengah mendorong penurunan bunga kredit usaha rakyat agar lebih terjangkau bagi pelaku usaha kecil.

"Pengajuan kredit oleh rakyat maksimal 8 persen bunga," ujarnya.

Sementara itu, Ketua STIKOM Uyelindo Kupang Reimerta Natonis menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menko Pangan tersebut.

Ia menilai kehadiran Zulhas memberi dorongan moral bagi pengembangan pendidikan teknologi di NTT.

Reimerta juga menyebut STIKOM Uyelindo sebagai perguruan tinggi IT pertama di NTT yang tengah berproses menjadi universitas.

Namun, keterbatasan ekonomi masih menjadi tantangan bagi banyak calon mahasiswa.*

(km/ad)

Cuma Rp10 Juta, MacBook Neo Disebut Bisa Bikin MacBook Pro Terancam

Kemnaker Gelontorkan Rp30,3 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi Sumbar, Fokus Pelatihan AI

Rupiah Jebol Rp17.600! Ini Daftar Barang yang Berpotensi Naik Harga dalam Waktu Dekat

Universitas Dharmawangsa Jajaki Kerja Sama dengan Pemko Tanjungbalai, Fokus Pengembangan SDM dan Riset

Prabowo Mau Pangkas Regulasi, Demokrat Usul Izin Investasi Satu Atap

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen, Menkeu Sebut Bukan karena Belanja Pemerintah