TNI Respons Film “Pesta Babi”: Jangan Benturkan Masyarakat dan Program Pemerintah
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berbagai daerah dapat dipersepsikan sebagai bagian dari dinamika politik menjelang kontestasi elektoral.
Ia menyebut langkah tersebut tak lepas dari tafsir publik yang beragam.
"Banyak yang melihat ini sebagai genderang kompetisi," kata Hendrawan, Jumat (15/5/2026).Baca Juga:
Rencana Jokowi berkeliling Indonesia sebelumnya disampaikan sejumlah pihak, termasuk relawan Pro Jokowi (Projo), yang menyebut agenda tersebut akan dilakukan pada Juni 2026.
Selain Projo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga dikabarkan menyiapkan agenda serupa.
Hendrawan menilai, dalam politik, upaya mengasosiasikan diri dengan tokoh besar merupakan hal yang lazim.
Ia menyebut fenomena tersebut sebagai bagian dari strategi psikologis untuk membangun kepercayaan publik.
"Sejauh yang saya tahu, klaim mengklaim dalam politik itu hal yang biasa saja. Secara psikologis itu bisa menumbuhkan rasa percaya dan kesanggupan diri," ujarnya.
Menurut dia, Jokowi masih memiliki pengaruh politik di tengah masyarakat meski tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Namun, ia menilai konteks kunjungan kali ini akan berbeda apabila dikaitkan dengan agenda organisasi relawan atau partai politik tertentu.
"Keliling kali ini akan dipahami sebagai bagian konsolidasi partai, sebagai upaya persiapan berebut suara untuk partai," kata Hendrawan.
Ia menambahkan, aktivitas politik figur publik pasca-berakhirnya masa jabatan akan lebih mudah dipersepsikan sebagai bagian dari konsolidasi kekuatan politik.
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL