Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berbagai daerah dapat dipersepsikan sebagai bagian dari dinamika politik menjelang kontestasi elektoral.
Ia menyebut langkah tersebut tak lepas dari tafsir publik yang beragam.
"Banyak yang melihat ini sebagai genderang kompetisi," kata Hendrawan, Jumat (15/5/2026).Baca Juga:
Rencana Jokowi berkeliling Indonesia sebelumnya disampaikan sejumlah pihak, termasuk relawan Pro Jokowi (Projo), yang menyebut agenda tersebut akan dilakukan pada Juni 2026.
Selain Projo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga dikabarkan menyiapkan agenda serupa.
Hendrawan menilai, dalam politik, upaya mengasosiasikan diri dengan tokoh besar merupakan hal yang lazim.
Ia menyebut fenomena tersebut sebagai bagian dari strategi psikologis untuk membangun kepercayaan publik.
"Sejauh yang saya tahu, klaim mengklaim dalam politik itu hal yang biasa saja. Secara psikologis itu bisa menumbuhkan rasa percaya dan kesanggupan diri," ujarnya.
Menurut dia, Jokowi masih memiliki pengaruh politik di tengah masyarakat meski tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Namun, ia menilai konteks kunjungan kali ini akan berbeda apabila dikaitkan dengan agenda organisasi relawan atau partai politik tertentu.
"Keliling kali ini akan dipahami sebagai bagian konsolidasi partai, sebagai upaya persiapan berebut suara untuk partai," kata Hendrawan.
Ia menambahkan, aktivitas politik figur publik pasca-berakhirnya masa jabatan akan lebih mudah dipersepsikan sebagai bagian dari konsolidasi kekuatan politik.
Hal ini, menurutnya, menjadi sinyal bahwa persaingan politik mulai menguat.
Lebih jauh, Hendrawan menilai pengaruh politik tokoh akan mengalami penyesuaian seiring waktu.
Selain faktor posisi, meningkatnya literasi politik masyarakat juga membuat publik lebih kritis dalam menyerap informasi.
"Selain faktor posisi dan jarak waktu yang menurunkan efek pengaruh, literasi politik masyarakat juga meningkat. Masyarakat biasanya dapat informasi lebih objektif saat seorang tokoh tidak lagi menjabat," ujarnya.
Sebelumnya, Projo menyatakan Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan ke sejumlah daerah pada Juni 2026.
PSI juga disebut tengah menyiapkan agenda serupa dalam rangka konsolidasi politik.*
(km/ad)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL