Dua Advokat Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Gunakan Data Pribadi Tanpa Hak
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi belum cukup memberikan efek jera.
Syahri sebelumnya menjadi sorotan setelah tertangkap bermain gim dan merokok saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Jember bersama mitra kerja yang membahas isu stunting hingga layanan kesehatan.
Pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menilai tindakan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut etika pejabat publik dalam forum resmi negara.Baca Juga:
Menurut dia, DPRD merupakan lembaga representasi rakyat sehingga perilaku anggotanya di ruang rapat akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi politik.
"DPRD adalah representasi rakyat, sehingga perilaku di ruang rapat mencerminkan kualitas demokrasi," ujar Airlangga, Jumat, 15 Mei 2026.
Ia menilai langkah Gerindra yang menjatuhkan teguran keras dan terakhir sudah tepat sebagai awal penanganan.
Namun, menurut dia, perlu ada konsekuensi tambahan agar memberikan efek edukatif.
Airlangga menyebut opsi seperti evaluasi internal hingga pembatasan penugasan sementara dapat dipertimbangkan untuk memperkuat sanksi etik.
"Jika pelanggaran seperti ini dianggap ringan, publik bisa melihat ada toleransi terhadap perilaku tidak profesional," katanya.
Senada, pengamat politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, menilai sanksi yang dijatuhkan partai masih belum proporsional dengan fungsi dan tanggung jawab anggota dewan sebagai wakil rakyat.
Ia menegaskan, meski mekanisme sanksi berada di masing-masing partai, tindakan tersebut tetap harus mencerminkan kepentingan publik.
"Kalau melihat peran anggota DPR sebagai wakil rakyat, sanksi tersebut masih kurang mewakili kepentingan publik," ujarnya.
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti kondisi petani Indonesia yang dinilainya semakin terdesak aki
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melepas langsung kepulangan Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, usai kunjungan kenegaraan di In
NASIONAL
JAKARTA Mantan Presiden Republik Indonesia ke7, Joko Widodo (Jokowi), dipastikan akan menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan ijazah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Maj
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan mulai ditempatkan di berbagai daerah pada Agust
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan di RSU
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Fa
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Sebanyak 135 Reje Kampung (Kepala Desa) terpilih periode 20262032 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam pro
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) resmi meluncurkan rangkaian Bulan Koperasi sebagai pe
NASIONAL