Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
JAKARTA - Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi belum cukup memberikan efek jera.
Syahri sebelumnya menjadi sorotan setelah tertangkap bermain gim dan merokok saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Jember bersama mitra kerja yang membahas isu stunting hingga layanan kesehatan.
Pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menilai tindakan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut etika pejabat publik dalam forum resmi negara.Baca Juga:
Menurut dia, DPRD merupakan lembaga representasi rakyat sehingga perilaku anggotanya di ruang rapat akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi politik.
"DPRD adalah representasi rakyat, sehingga perilaku di ruang rapat mencerminkan kualitas demokrasi," ujar Airlangga, Jumat, 15 Mei 2026.
Ia menilai langkah Gerindra yang menjatuhkan teguran keras dan terakhir sudah tepat sebagai awal penanganan.
Namun, menurut dia, perlu ada konsekuensi tambahan agar memberikan efek edukatif.
Airlangga menyebut opsi seperti evaluasi internal hingga pembatasan penugasan sementara dapat dipertimbangkan untuk memperkuat sanksi etik.
"Jika pelanggaran seperti ini dianggap ringan, publik bisa melihat ada toleransi terhadap perilaku tidak profesional," katanya.
Senada, pengamat politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, menilai sanksi yang dijatuhkan partai masih belum proporsional dengan fungsi dan tanggung jawab anggota dewan sebagai wakil rakyat.
Ia menegaskan, meski mekanisme sanksi berada di masing-masing partai, tindakan tersebut tetap harus mencerminkan kepentingan publik.
"Kalau melihat peran anggota DPR sebagai wakil rakyat, sanksi tersebut masih kurang mewakili kepentingan publik," ujarnya.
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK