Prabowo Ngamuk di Kejagung! Diserang 'Operasi' Buzzer Triliunan, Tegaskan Siap Mati demi Rakyat
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
JAKARTA - Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi belum cukup memberikan efek jera.
Syahri sebelumnya menjadi sorotan setelah tertangkap bermain gim dan merokok saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Jember bersama mitra kerja yang membahas isu stunting hingga layanan kesehatan.
Pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menilai tindakan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut etika pejabat publik dalam forum resmi negara.Baca Juga:
Menurut dia, DPRD merupakan lembaga representasi rakyat sehingga perilaku anggotanya di ruang rapat akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi politik.
"DPRD adalah representasi rakyat, sehingga perilaku di ruang rapat mencerminkan kualitas demokrasi," ujar Airlangga, Jumat, 15 Mei 2026.
Ia menilai langkah Gerindra yang menjatuhkan teguran keras dan terakhir sudah tepat sebagai awal penanganan.
Namun, menurut dia, perlu ada konsekuensi tambahan agar memberikan efek edukatif.
Airlangga menyebut opsi seperti evaluasi internal hingga pembatasan penugasan sementara dapat dipertimbangkan untuk memperkuat sanksi etik.
"Jika pelanggaran seperti ini dianggap ringan, publik bisa melihat ada toleransi terhadap perilaku tidak profesional," katanya.
Senada, pengamat politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, menilai sanksi yang dijatuhkan partai masih belum proporsional dengan fungsi dan tanggung jawab anggota dewan sebagai wakil rakyat.
Ia menegaskan, meski mekanisme sanksi berada di masing-masing partai, tindakan tersebut tetap harus mencerminkan kepentingan publik.
"Kalau melihat peran anggota DPR sebagai wakil rakyat, sanksi tersebut masih kurang mewakili kepentingan publik," ujarnya.
Wawan menambahkan, selain sanksi teguran, partai dapat memberikan langkah pembinaan yang lebih mendidik.
Misalnya, penugasan untuk membuat kajian terkait isu-isu yang dibahas dalam rapat sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Menurut dia, pendekatan pembinaan akan lebih efektif dibanding hanya sanksi administratif semata.
"Perlu ada sanksi tambahan yang mendidik agar ada efek pembelajaran bagi wakil rakyat," katanya.
Sebelumnya, Partai Gerindra memberikan teguran keras kepada Achmad Syahri Assidiqi setelah aksinya bermain gim dan merokok dalam rapat DPRD Jember viral di publik.*
(km/ad)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen TennisFest Medan 2026. Dukungan
OLAHRAGA
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaruh perhatian pada penguatan kinerja dan pembenahan pengelolaan pasar dalam penyusunan Rencana Ker
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan 34 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani sidang perdana mantan Jaksa Agung Muda Tindak P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Relawan Militan Gibran 08 Nusantara menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemil
POLITIK
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 t
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ija
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang memp
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan berwenang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presid
POLITIK