Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi belum cukup memberikan efek jera.
Syahri sebelumnya menjadi sorotan setelah tertangkap bermain gim dan merokok saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Jember bersama mitra kerja yang membahas isu stunting hingga layanan kesehatan.
Pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menilai tindakan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut etika pejabat publik dalam forum resmi negara.Baca Juga:
Menurut dia, DPRD merupakan lembaga representasi rakyat sehingga perilaku anggotanya di ruang rapat akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi politik.
"DPRD adalah representasi rakyat, sehingga perilaku di ruang rapat mencerminkan kualitas demokrasi," ujar Airlangga, Jumat, 15 Mei 2026.
Ia menilai langkah Gerindra yang menjatuhkan teguran keras dan terakhir sudah tepat sebagai awal penanganan.
Namun, menurut dia, perlu ada konsekuensi tambahan agar memberikan efek edukatif.
Airlangga menyebut opsi seperti evaluasi internal hingga pembatasan penugasan sementara dapat dipertimbangkan untuk memperkuat sanksi etik.
"Jika pelanggaran seperti ini dianggap ringan, publik bisa melihat ada toleransi terhadap perilaku tidak profesional," katanya.
Senada, pengamat politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, menilai sanksi yang dijatuhkan partai masih belum proporsional dengan fungsi dan tanggung jawab anggota dewan sebagai wakil rakyat.
Ia menegaskan, meski mekanisme sanksi berada di masing-masing partai, tindakan tersebut tetap harus mencerminkan kepentingan publik.
"Kalau melihat peran anggota DPR sebagai wakil rakyat, sanksi tersebut masih kurang mewakili kepentingan publik," ujarnya.
Wawan menambahkan, selain sanksi teguran, partai dapat memberikan langkah pembinaan yang lebih mendidik.
Misalnya, penugasan untuk membuat kajian terkait isu-isu yang dibahas dalam rapat sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Menurut dia, pendekatan pembinaan akan lebih efektif dibanding hanya sanksi administratif semata.
"Perlu ada sanksi tambahan yang mendidik agar ada efek pembelajaran bagi wakil rakyat," katanya.
Sebelumnya, Partai Gerindra memberikan teguran keras kepada Achmad Syahri Assidiqi setelah aksinya bermain gim dan merokok dalam rapat DPRD Jember viral di publik.*
(km/ad)
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA