Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menggunakan telur produksi lokal sebagai bahan utama menu.
Dadan mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden agar program MBG turut memperkuat ekonomi daerah melalui penyerapan produk dalam negeri.
"Sesuai keinginan Presiden, telur untuk Program MBG terutama wajib menggunakan produksi lokal," kata Dadan dalam keterangan resmi BGN, Jumat (15/5/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan, tidak hanya telur, seluruh SPPG juga diminta memprioritaskan bahan pangan dari peternak dan pelaku usaha lokal di masing-masing wilayah.
"SPPG diminta mengutamakan produk dan produksi lokal," ujarnya.
Menurut Dadan, apabila mitra pelaksana memiliki koperasi atau jaringan pemasok sendiri, maka tetap diharapkan menyerap hasil produksi peternak setempat agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kebijakan tersebut, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penggunaan bahan pangan dalam negeri, khususnya sumber protein seperti telur dalam program MBG.
Lebih lanjut, BGN tidak menetapkan menu nasional yang seragam dalam pelaksanaan program.
Lembaga tersebut hanya menentukan standar komposisi gizi yang harus dipenuhi setiap menu.
"BGN tidak menetapkan menu nasional, tapi membuat standar komposisi gizi," kata Dadan.
Untuk memastikan kualitas gizi tetap terjaga, BGN juga menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG.
Mereka bertugas menyusun menu berbasis potensi pangan lokal sekaligus menyesuaikan dengan selera masyarakat setempat.
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK