TNI Respons Film “Pesta Babi”: Jangan Benturkan Masyarakat dan Program Pemerintah

JAKARTA – Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" karya Dandhy Laksono dan kawan-kawan yang memotret isu konflik lahan di Papua Selatan.

Film tersebut menyoroti dampak proyek strategis nasional (PSN) di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi yang disebut berdampak pada masyarakat adat suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu.

Dalam narasinya, film itu menggambarkan hilangnya ruang hidup masyarakat adat akibat ekspansi perkebunan tebu, sawit, hingga proyek lumbung pangan dan bioetanol berskala besar, serta menampilkan simbol perlawanan warga berupa "salib merah".

Baca Juga:

• Bapenda Batu Bara Uji Coba Virtual Account Pajak Daerah, Dorong Digitalisasi dan Tingkatkan PAD

Menanggapi hal tersebut, Tri Purwanto meminta publik tidak terjebak pada narasi sepihak yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat dan mengganggu program pemerintah.

"Jangan sampai narasi-narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua," kata Tri, Jumat (15/5/2026).

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilah informasi yang beredar, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif di Papua.

Menurut Tri, setiap karya film yang dipublikasikan kepada publik wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, termasuk memperoleh Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).

"Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat," ujarnya.

Tri menambahkan, stabilitas keamanan di Papua harus tetap dijaga di tengah berlangsungnya berbagai program pembangunan.

Karena itu, ia meminta agar ruang diskusi terkait isu Papua dilakukan melalui forum yang edukatif dan legal.

"Kami mengimbau agar ruang-ruang diskusi dialihkan pada forum yang lebih edukatif, legal, dan konstruktif," katanya.

Ia juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, serta seluruh elemen di Papua untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat mengganggu keamanan.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menegaskan pemerintah tidak pernah melarang pemutaran film tersebut

Menurut dia, sejumlah pembubaran kegiatan nobar lebih disebabkan persoalan administratif, bukan instruksi terpusat dari pemerintah.*

(tb/ad)

Bapenda Batu Bara Uji Coba Virtual Account Pajak Daerah, Dorong Digitalisasi dan Tingkatkan PAD

Gus Ipul Temui Korban Pelecehan di Pati, Janjikan Pemulihan Menyeluruh

Status Guru Honorer 2027 Dipersoalkan, Pemprov Sumut Masih Tunggu Petunjuk Teknis Pemerintah Pusat

Kemnaker Gelontorkan Rp30,3 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi Sumbar, Fokus Pelatihan AI

Prabowo Titip Pesan Menyentuh untuk Jemaah Haji Indonesia Sebelum Berangkat ke Tanah Suci

Kejari Morowali Utara Eksekusi Mantan Bupati Terkait Korupsi Anggaran Perjalanan Dinas