Boni Hargens: Personel Polri di Jabatan Sipil Sah Selama Berbasis Kompetensi dan Kebutuhan
JAKARTA Pengamat politik senior Boni Hargens menilai pelibatan personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam jabatan sipil merupa
POLITIK
NIAS SELATAN - Enam bulan setelah laporan dugaan pungutan liar (pungli) Dana Tenaga Kerja Guru (TKG) atau yang dikenal sebagai Dana Daerah Terpencil (Dana Dacil) disampaikan ke Kejaksaan Negeri Nias Selatan, penanganan perkara tersebut dinilai masih berjalan di tempat.
Pelapor sekaligus korban, Liusman Ndruru, S.Sos., M.Si, mengatakan laporan resmi telah disampaikan sejak 26 Mei 2025 dan diterima staf Kejaksaan Negeri Nias Selatan pada 27 Mei.
Ia menyebut, sejumlah bukti telah diserahkan kepada penyidik, mulai dari keterangan saksi, rekaman percakapan, hingga bukti transfer uang.Baca Juga:
"Namun sampai hari ini belum ada tanda-tanda penetapan tersangka. Status pihak terlapor pun masih kabur," kata Liusman kepada Bitvonline.com, Selasa (25/11).
Pada momen Hari Guru Nasional, ia kembali mendesak Kejaksaan Negeri Nias Selatan untuk memperjelas status penanganan perkara.
Menurutnya, proses yang berkepanjangan membuat pelapor seperti "diputar-putar" dalam pemenuhan alat bukti.
Liusman juga menyoroti belum diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Perkara (SP2HP), yang menjadi hak dasar pelapor.
"Kami sudah bersurat, tetapi SP2HP tidak kunjung diberikan. Ini sangat janggal," ucapnya.
Kasus dugaan pungli Dana Dacil ini sebelumnya sempat viral di berbagai platform media sosial dan ramai diperbincangkan masyarakat Nias Selatan.
Namun, menurut Liusman, penyidik masih beralasan bahwa bukti belum lengkap.
Ia menegaskan akan melaporkan proses penanganan perkara ini ke Jamwas Kejaksaan Agung apabila tidak ada perkembangan berarti.
Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Edmon Novvary Purba, S.H., M.H., saat dikonfirmasi menyatakan penanganan kasus masih berjalan.
JAKARTA Pengamat politik senior Boni Hargens menilai pelibatan personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam jabatan sipil merupa
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 mencapai 5,61 persen seca
EKONOMI
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor beras konsumsi dalam waktu dekat
EKONOMI
JAKARTA Roy Suryo berencana mengajukan penangguhan penahanan setelah ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran tudin
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKNGA Musyawarah Ke2 Persatuan Masyarakat Langsa (Permasa) yang digelar di kawasan Pantai Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (20/6/
POLITIK
JAKARTA Partai Demokrat meminta PDI Perjuangan (PDIP) menunjukkan sikap politik yang lebih tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan
POLITIK
JAKARTA Wortel selama ini dikenal sebagai salah satu makanan yang baik untuk kesehatan mata karena kaya akan vitamin A. Namun, anggapan
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menegaskan bantuan perumahan pemerintah harus tepat sasar
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Seorang anak lakilaki berusia 10 tahun bernama Azka Al Fatih dilaporkan hilang usai menunaikan salat Jumat di Kecamatan Pat
HUKUM DAN KRIMINAL