Potongan Ojol Turun ke 8%, Benarkah Pendapatan Driver Naik? Ini Kata Ekonom
JAKARTA Rencana pemerintah menurunkan potongan aplikasi transportasi daring menjadi 8 persen dari sebelumnya sekitar 20 persen dinilai t
EKONOMI
JAKARTA – Sebanyak 12 tokoh nasional dari berbagai latar belakang yang dikenal sebagai pegiat antikorupsi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sidang praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Para tokoh ini menyatakan keprihatinannya atas proses penetapan tersangka terhadap Nadiem yang dinilai tidak disertai bukti permulaan yang cukup.
Mereka menekankan pentingnya asas reasonable suspicion dalam setiap penetapan tersangka, terutama dalam perkara yang berpotensi mengundang perhatian publik luas.Baca Juga:
Natalia Soebagjo, salah satu amici sekaligus pegiat antikorupsi dan anggota International Council of Transparency International, menyatakan bahwa dalam sidang praperadilan, beban pembuktian seharusnya berada pada pihak termohon, dalam hal ini penyidik Kejaksaan Agung, bukan pada pemohon.
"Karena pada dasarnya penyidiklah yang mendalilkan sesuatu, bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga pemohon adalah pelakunya," ujar Natalia di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Ia menambahkan bahwa dua alat bukti yang digunakan dalam penetapan status tersangka terhadap Nadiem dinilai tidak cukup kuat.
Penetapan tersangka, menurutnya, tidak didasarkan pada prinsip kecurigaan yang masuk akal (reasonable suspicion).
Para amicus curiae juga mendesak agar proses hukum dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Hal ini dinilai penting agar publik dapat memahami proses hukum yang berlangsung serta turut mengawasi penegakan hukum secara menyeluruh.
"Publik memiliki hak untuk mengetahui dengan jelas mengenai hal yang diperkarakan. Jika proses dijalankan dengan benar, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan meningkat," kata Natalia.
Para tokoh ini juga menyoroti praktik persidangan praperadilan yang dinilai terlalu menyerupai mekanisme hukum perdata, di mana pihak yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya.
Padahal, praperadilan merupakan bagian dari hukum pidana, dan beban pembuktian seharusnya ada pada penyidik.
JAKARTA Rencana pemerintah menurunkan potongan aplikasi transportasi daring menjadi 8 persen dari sebelumnya sekitar 20 persen dinilai t
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah membuka rekrutmen besarbesaran untuk 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Posisi ini menjadi salah s
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah mendorong pengembangan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram sebagai alternatif pengganti liqu
EKONOMI
TAPSEL Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berinisial RUN (33) saat diduga hendak memperjualbelikan sisik trenggili
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyoroti maraknya penyebaran informasi tidak terverifikasi di med
POLITIK
PEKANBARU Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) bergerak cepat mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan lanjut usia di Kecam
HUKUM DAN KRIMINAL
BIREUEN Pemerintah Aceh terus menguatkan kolaborasi dengan kalangan ulama sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis nilai keisla
PEMERINTAHAN
KENDARI Detasemen Polisi Militer (Denpom) XIV/3 Kendari menetapkan seorang anggota TNI berinisial Sertu MB sebagai daftar pencarian oran
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Kantor Imigrasi Ngurah Rai mengamankan tiga warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang masuk daftar pencarian orang (DPO) kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU Terduga pelaku pembunuhan seorang ibu rumah tangga (IRT), Dumaris Boru Sitio (60), yang ditemukan tewas di rumahnya di Jalan K
HUKUM DAN KRIMINAL