Kritik terhadap Pemerintah Penting, Gerindra: Yang Bermasalah Adalah Niat untuk Menghancurkan
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
JAKARTA – Sebanyak 12 tokoh nasional dari berbagai latar belakang yang dikenal sebagai pegiat antikorupsi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sidang praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Para tokoh ini menyatakan keprihatinannya atas proses penetapan tersangka terhadap Nadiem yang dinilai tidak disertai bukti permulaan yang cukup.
Mereka menekankan pentingnya asas reasonable suspicion dalam setiap penetapan tersangka, terutama dalam perkara yang berpotensi mengundang perhatian publik luas.Baca Juga:
Natalia Soebagjo, salah satu amici sekaligus pegiat antikorupsi dan anggota International Council of Transparency International, menyatakan bahwa dalam sidang praperadilan, beban pembuktian seharusnya berada pada pihak termohon, dalam hal ini penyidik Kejaksaan Agung, bukan pada pemohon.
"Karena pada dasarnya penyidiklah yang mendalilkan sesuatu, bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga pemohon adalah pelakunya," ujar Natalia di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Ia menambahkan bahwa dua alat bukti yang digunakan dalam penetapan status tersangka terhadap Nadiem dinilai tidak cukup kuat.
Penetapan tersangka, menurutnya, tidak didasarkan pada prinsip kecurigaan yang masuk akal (reasonable suspicion).
Para amicus curiae juga mendesak agar proses hukum dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Hal ini dinilai penting agar publik dapat memahami proses hukum yang berlangsung serta turut mengawasi penegakan hukum secara menyeluruh.
"Publik memiliki hak untuk mengetahui dengan jelas mengenai hal yang diperkarakan. Jika proses dijalankan dengan benar, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan meningkat," kata Natalia.
Para tokoh ini juga menyoroti praktik persidangan praperadilan yang dinilai terlalu menyerupai mekanisme hukum perdata, di mana pihak yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya.
Padahal, praperadilan merupakan bagian dari hukum pidana, dan beban pembuktian seharusnya ada pada penyidik.
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
ACEH Upaya rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunj
PERTANIAN AGRIBISNIS
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi jajaran Program Keluarg
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pendapat akhir fraksifraksi
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat mengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., meminta aparat penegak huku
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Tiga tersangka yang sempat masuk daftar pencarian dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pria di kawasan Taman
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi petarung Mixed Martial Arts (MMA) asal Sumatera Utara, Jeka Saragih, yang turun langsung memperbaiki jalan provinsi di dekat
NASIONAL
BANDA ACEH Bhayangkara Fest 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 terus menghadirkan berbagai kegiatan mena
NASIONAL
PURWOKERTO Jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bersama mahasiswa menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergiz
PERISTIWA