NIAS SELATAN - Enam bulan setelah laporan dugaan pungutan liar (pungli) Dana Tenaga Kerja Guru (TKG) atau yang dikenal sebagai Dana Daerah Terpencil (Dana Dacil) disampaikan ke Kejaksaan Negeri Nias Selatan, penanganan perkara tersebut dinilai masih berjalan di tempat.
Pelapor sekaligus korban, Liusman Ndruru, S.Sos., M.Si, mengatakan laporan resmi telah disampaikan sejak 26 Mei 2025 dan diterima staf Kejaksaan Negeri Nias Selatan pada 27 Mei.
Ia menyebut, sejumlah bukti telah diserahkan kepada penyidik, mulai dari keterangan saksi, rekaman percakapan, hingga bukti transfer uang.Baca Juga:
"Namun sampai hari ini belum ada tanda-tanda penetapan tersangka. Status pihak terlapor pun masih kabur," kata Liusman kepada Bitvonline.com, Selasa (25/11).
Pada momen Hari Guru Nasional, ia kembali mendesak Kejaksaan Negeri Nias Selatan untuk memperjelas status penanganan perkara.
Menurutnya, proses yang berkepanjangan membuat pelapor seperti "diputar-putar" dalam pemenuhan alat bukti.
Liusman juga menyoroti belum diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Perkara (SP2HP), yang menjadi hak dasar pelapor.
"Kami sudah bersurat, tetapi SP2HP tidak kunjung diberikan. Ini sangat janggal," ucapnya.
Kasus dugaan pungli Dana Dacil ini sebelumnya sempat viral di berbagai platform media sosial dan ramai diperbincangkan masyarakat Nias Selatan.
Namun, menurut Liusman, penyidik masih beralasan bahwa bukti belum lengkap.
Ia menegaskan akan melaporkan proses penanganan perkara ini ke Jamwas Kejaksaan Agung apabila tidak ada perkembangan berarti.
Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Edmon Novvary Purba, S.H., M.H., saat dikonfirmasi menyatakan penanganan kasus masih berjalan.
"Silakan konfirmasi kepada Kasi Pidsus. Tiap minggu ada giat tentang Dana Dacil. Minggu lalu dan minggu ini ada pemeriksaan," ujar Edmon.
Kepala Seksi Pidana Khusus, Lintong Samuel, S.H., membenarkan bahwa proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap guru-guru masih berlangsung.
"Status perkara masih tahap penyelidikan," katanya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Nias Selatan, WD, mengkritik lambatnya penanganan perkara oleh Kejari Nias Selatan.
Ia menilai kasus Dana Dacil berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah jika dihitung selama sembilan tahun praktik pungli yang diduga terjadi.
"Penanganannya seakan tidak berpangkal. Jika tidak mampu dituntaskan, lebih baik diambil alih Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar kasus ini terbuka terang-benderang," ujar WD.
Hingga kini, Kejari Nias Selatan masih melanjutkan proses penyelidikan atas dugaan pungli Dana Dacil tersebut.*
(um)
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan masih pikirpikir terkait putusan bebas terhadap dua terdakwa kasus korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menghormati langkah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung yang kembali mengajuka
NASIONAL
PEKANBARU Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meminta potensi awan hujan di Riau pada 30 Agustus hingga 1 September 2026 dimaksima
NASIONAL
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal meminta pembahasan Rancangan UndangUndang (RU
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan aturan baru yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuot
NASIONAL
KARO Aktivitas kegempaan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, meningkat sejak akhir Juli 2026. Kondisi tersebut membuat pote
NASIONAL
KATHMANDU Tim penyelamat di Nepal dan China masih mencari hampir 3.000 orang yang dilaporkan hilang setelah banjir bandang dahsyat menerja
INTERNASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjadwalkan sidang perdana praperadilan yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasio
NASIONAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih mendominasi kejadian bencana di s
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menarik kembali dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekitar Rp311 miliar yang sebelumnya telah disal
NASIONAL
