Status PDIP Dipertanyakan, Elite Koalisi Soroti Sikap Politik yang Dinilai Belum Tegas

JAKARTA – Polemik posisi "partai penyeimbang" yang disematkan kepada PDI Perjuangan kembali memanas di ruang politik nasional. Sejumlah elite partai koalisi hingga oposisi ikut menyoroti sikap PDIP yang dinilai belum menunjukkan posisi politik yang tegas di tengah pemerintahan.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus merespons kritik yang datang dari Partai Golkar hingga Partai Demokrat terkait status partainya. Ia menilai, sorotan tersebut justru mengindikasikan adanya ketidaknyamanan di internal koalisi pemerintahan.

"Memang mengherankan sikap mereka ini. Apakah karena ingin PDIP masuk kabinet supaya lebih tenang?" ujar Deddy, Minggu (21/6/2026).

Baca Juga:

• Golkar Ingatkan PDI-P Soal Posisi Penyeimbang, Minta Kritik Lebih Matang dan Tidak Memanaskan Situasi

Deddy juga menuding ada upaya menggiring opini agar PDIP terlihat berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di mata publik. Ia bahkan menyebut kemungkinan adanya dinamika internal di tubuh koalisi pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, Demokrat menilai posisi PDIP harus diperjelas, apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan agar tidak menimbulkan kebingungan di publik. Sementara itu, Golkar menekankan pentingnya kritik yang matang, proporsional, dan solutif dalam merespons kebijakan pemerintah.

Ketua DPP Golkar Mukhamad Misbakhun menilai kritik politik harus tetap menjaga stabilitas. Ia juga menyinggung agar partai politik tidak mengambil posisi "dua kaki" dalam dinamika kekuasaan.

Pernyataan tersebut menambah panjang perdebatan soal posisi PDIP, yang sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo disebut berada dalam posisi penyeimbang tanpa masuk ke kabinet.

Meski demikian, PDIP menegaskan tidak ada masalah dengan sikap politiknya saat ini dan tetap mendorong jalannya pemerintahan agar efektif serta berpihak pada kepentingan rakyat.*

(d/dh)

Demokrat Desak PDIP Tegaskan Posisi Politik, Pendukung atau Penyeimbang Pemerintah?

Isu Keterkaitan AHY dengan Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya Mencuat, Demokrat Buka Suara

Prabowo Mau Pangkas Regulasi, Demokrat Usul Izin Investasi Satu Atap

KPK Usul Ketum Parpol Dibatasi 2 Periode, Demokrat: Itu Urusan Internal Partai

Andi Mallarangeng Dukung Usulan SBY Desak PBB Tarik Pasukan TNI dari Lebanon: Tidak Ada Lagi Perdamaian!

Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon: Demokrat Desak Investigasi dan Perlindungan Maksimal bagi Pasukan Perdamaian