Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA – Praktisi hukum Kurnia Tri Royani resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Penetapan ini membuat Kurnia merasa tidak adil karena sebagai pengacara ia seharusnya dilindungi Undang-Undang Advokat dan berada di bawah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).
"Saya pengacara dalam hal ini. Saya berada di bawah Peradi," kata Kurnia di Rakyat Bersuara iNews TV, Selasa (9/12/2025).Baca Juga:
Kurnia mengungkapkan bahwa penetapan statusnya terjadi karena adanya campur tangan sosok berkuasa yang menurutnya lebih besar dari presiden-presiden sebelumnya.
"Apa boleh buat, kita berada dalam kondisi ada orang berkuasa besar sekali kekuasaannya dan disinyalir lebih besar dari presiden-presiden yang lalu, dan kekuasaannya masih menjangkau sampai saat ini meski sudah tak berkuasa," ujarnya.
Kasus ini termasuk dalam klaster pertama bersama Eggi Sudjana, M. Rizal Fadhilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis.
Sementara klaster kedua menimpa Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau dr. Tifa.
Kurnia menegaskan bahwa dirinya tetap akan menghadapi proses hukum sesuai prosedur, meski merasa posisi praktisi hukum seharusnya memberikan perlindungan.
Penetapan status tersangka ini menimbulkan perhatian publik terkait kebebasan advokat dan mekanisme hukum di Indonesia.*
(in/ad)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL